Pj Walikota Ratu Dewa Dukung Sinergi Reforma Agraria: Kolaborasi Menuju Kesejahteraan Bersama

photo author
DNU
- Senin, 22 April 2024 | 18:54 WIB
Pj Walikota Ratu Dewa Dukung Sinergi Reforma Agraria: Kolaborasi Menuju Kesejahteraan Bersama (dok)
Pj Walikota Ratu Dewa Dukung Sinergi Reforma Agraria: Kolaborasi Menuju Kesejahteraan Bersama (dok)

KetikPos.com -- Dalam upaya mengakselerasi program reforma agraria di Kota Palembang, Pj Walikota Ratu Dewa menegaskan komitmennya dalam mendukung kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN.

Dalam acara Puncak Gerakan Sinergi Reforma Agraria Nasional, Ratu Dewa menyatakan dukungannya bersama dengan para pemangku kepentingan, termasuk Kepala Kantor Pertanahan Nasional Sumatera Selatan, Asnawati, dan Kepala Pertanahan Kota Palembang, Zamili.

Dalam pidatonya, Ratu Dewa menjelaskan tantangan dan potensi Kota Palembang, yang memiliki luas wilayah 352,51 km2 dengan populasi mencapai 1.729.546 jiwa, menjadikannya salah satu kota terbesar di Sumatera Selatan.

Baca Juga: Dinilai Sukses Pimpin Palembang, RPS Palembang Baik Dukung Ratu Dewa Maju di Pilwako Palembang 2024

Meskipun demikian, masih ada sejumlah besar aset tanah Pemkot Palembang yang belum tersertifikasi, dengan 6.132 persil tanah yang perlu dikelola secara efektif.

Ratu Dewa menyampaikan harapannya agar kerjasama dengan Kakanwil dan jajaran BPN dapat ditingkatkan guna mempercepat proses sertifikasi tanah.

Dia juga menggarisbawahi pentingnya gerakan sinergi reforma agraria dalam memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.

Baca Juga: Dukungan Penuh dari Pj Walikota Ratu Dewa: Program Operasi Pasar dan Pangan Murah di Kejati Sumsel untuk Fokus Kendalikan Inflasi

Dalam pandangan virtual, Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyoroti perlunya penyelesaian konflik sebagai langkah awal dalam proses reforma agraria.

Dia menekankan peran BPN dalam memfasilitasi penataan aset tanah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Darmawan menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, kementerian, dan provinsi, untuk mencapai tujuan bersama dalam reforma agraria.

Baca Juga: Elektabilitas Ratu Dewa Paling Tinggi Sebagai Calon Walikota Palembang Periode 2024-2029, Ini Persentasenya

Dengan demikian, dukungan dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan Kementerian ATR/BPN menjadi kunci dalam mewujudkan visi kesejahteraan dan keadilan melalui reforma agraria di Kota Palembang.

 
 
 
 
 

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: DNU

Tags

Rekomendasi

Terkini

X