KetikPos.com — Ketua Investasi Republik Indonesia Badan Penelitian Independen Kekayaan Pejabat Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Feriyandi, SHDM, menyambut positif dan mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri.
Dia menilai kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, namun menegaskan bahwa reformasi sejati harus menyentuh persoalan secara subtansi.
"Pembentukan komisi ini adalah momentum penting untuk mengembalikan marwah Polri sebagai institusi penegak hukum yang profesional, transparan, dan berintegritas.
Baca Juga: DPD Laskar Prabowo 08 Sumsel Apresiasi dan Dukung Langkah Presiden Bentuk Komisi Reformasi Polri
Namun, reformasi tidak boleh berhenti di tataran administratif atau bersifat simbolik saja,” ujar Feriyandi dalam keterangan tertulis yang diterima, pada Minggu (9/11/2025).
Feriyandi menjelaskan, tantangan utama dalam proses reformasi kepolisian adalah memastikan setiap langkah pembenahan berjalan konsisten, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kinerja di lapangan.
Dirinya menilai, masih ada sejumlah praktik non-formal yang dapat menghambat profesionalisme aparat di tingkat daerah.
Baca Juga: Presiden Tegaskan Hormati Aspirasi Rakyat, TNI-Polri Diminta Bertindak Tegas Lawan Anarkisme
“Kami mendapatkan sejumlah masukan dari daerah mengenai adanya beban biaya pada kegiatan tertentu, termasuk kunjungan pejabat. Hal-hal seperti ini perlu dibenahi agar tidak menimbulkan kesan kurang efisien dan demi menjaga netralitas dalam penegakan hukum,” katanya.
Selain itu, Feriyandi menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan eksternal terhadap Polri.
Menurut dia, lembaga seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) perlu dioptimalkan perannya agar benar-benar mampu memberikan dampak nyata dalam peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas kepolisian.
Baca Juga: Presiden Tegaskan Hormati Aspirasi Rakyat, TNI-Polri Diminta Bertindak Tegas Lawan Anarkisme
“Evaluasi terhadap mekanisme pengawasan eksternal perlu dilakukan. Pemerintah dapat mempertimbangkan pembentukan sistem pengaduan publik yang lebih cepat, transparan, dan independen sehingga masyarakat merasa dilibatkan dalam proses reformasi,” ujarnya menambahkan.
Feriyandi juga menyoroti aspek pendidikan, rekrutmen, dan promosi jabatan di lingkungan Polri. Ia menegaskan bahwa keberhasilan reformasi akan sangat ditentukan oleh sistem pembinaan sumber daya manusia yang bersih dan berbasis kompetensi.
Artikel Terkait
DPD Laskar Prabowo 08 Sumsel Apresiasi dan Dukung Langkah Presiden Bentuk Komisi Reformasi Polri