KetikPos.com - Seminar Nasional Lingkungan Hidup dengan tema Menanggulangi Pelanggaran Amdal Limbah Industri Dampak Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Sanksi Hukumnya diselenggarakan oleh Alam Hijau Lestari Indonesia (AHLI) Provinsi Sumatera Selatan kegiatan Digelar di Hotel Swarna Dwipa kota Palembang, Kamis(22/6/2023).
Kepala Bidang Penegakkan Hukum Perundang Undangan dan Peran Serta Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumsel Yulkar Pramilus, ST,. MT mengatakan, pihaknya mengapresiasi terhadap penyelenggara baik sekali.
"Artinya kita perlu sering mengadakan acara yang bertajuk tentang lingkungan terkait, dengan pemberdayaan masyarakat yang hubungannya dengan lingkungan terkait dengan proses pelaksanaan pembangunan berdampak pada lingkungan. Terkait proses penegakan hukum, terkait dengan pelanggaran lingkungan," ujarnya.
Kerena, sambung dia, selama ini memang beberapa visi misi sesuai amanat peraturan perundang-undangan itu ada yang belum sampai ke masyarakat.
"Artinya kalau kita sering melakukan pembahasannya sampai ke masyarakat mudah-mudahan yang menjadi pemangku kepentingan termasuk masyarakat yang terkena dampak masyarakat yang menjadi cordnya pemerhati.
Jadi mereka lebih banyak terkait dengan pemahaman dan peraturan perundangan. Sehingga apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka mereka bisa lakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai nanti apa-apa yang ditutup mereka itu sebenarnya tidak sesuai dengan konstitusi.
Tapi dengan pemahaman ini bahwasanya mereka kalau masyarakat yang terdampak oleh usaha kegiatan mereka bisa melakukan penuntutan terkait dengan mungkin ke pemerintah.
Maka pemerintah akan menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme bagaimana proses penegakan hukum secara administrasi," jelasnya.
Dia menerangkan, termasuk mengakomodir paksaan-paksaan apa saja yang terdapat oleh masyarakat yang harus digantikan oleh usaha kegiatan tersebut.
"Ini yang perlu kita sampaikan kita sosialisasikan tapi paling tidak masyarakat juga paham sejauh mana apa saja kewenangan mereka atas kerugian lingkungan yang bisa disupport oleh usaha kegiatan tersebut.
Jangan, karena tidak paham masyarakat kadang mereka menuntut yang di luar mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak sinkron," ungkapnya.
"Bisa tindak lanjut ya apabila dari usaha kegiatan ini tidak menindaklanjuti atas fakta-fakta pelanggaran tersebut untuk dilakukan tindak lanjut sampai pembekuan sampai pencabutan izin. Bahkan bisa dilakukan sinkronisasi sampai yang dilakukan pihak kejaksaan tadi artinya bisa dilakukan penegakan hukum proses secara pidana," ucapnya.
Lebih lanjut dia menuturkan, untuk kasus yang ditangani sudah cukup banyak.
"Artinya semua sektor kita berlakukan sama baik itu di sektor pertambangan maupun perkebunan. Cuman dari awal saya katakan kami provinsi ada keterbatasan atas kewenangan itu karena 25 tahun ke belakang itu sebenarnya proses perizinan baik itu perizinan lingkungannya termasuk perizinan perlindungan pengolahan lingkungannya itu menjadi kewenangan kabupaten dan kota.
