KetikPos.com - Rencana Pemkot Palembang untuk meninjau pembukaan segel Parkside’s Hotel di Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, menuai kecaman dari Komisi III DPRD Kota Palembang.
Ketua Komisi III DPRD, Rubi Indiarta, S.H., menilai keputusan ini berpotensi menciptakan preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum di Kota Palembang.
Baca Juga: Tegas! Satpol PP Palembang Segel Ulang Hotel Park Side’s, Investigasi Dugaan Pengrusakan Police Line
“Kami sangat menyayangkan langkah ini. DPRD sebelumnya telah merekomendasikan penghentian pembangunan hotel tersebut karena tidak memiliki izin yang sah.
Jika segel dibuka, pemerintah kota seolah mengabaikan pengawasan DPRD dan mengirim pesan yang salah kepada masyarakat serta pelaku usaha,” tegas Rubi pada Selasa (24/12/24).
Rubi juga mengkritik dampak buruk yang dapat merusak sistem perizinan di kota ini.
Baca Juga: LAAGI Desak Pj Walikota Segera Hentikan dan Segel Pembangunan Hotel Ilegal di Palembang
Menurutnya, langkah Pemkot memberikan kesan bahwa aturan dapat diabaikan oleh pengusaha yang mendahulukan pembangunan tanpa izin.
“Jika aturan ini tidak ditegakkan, standar tata kelola pembangunan menjadi abu-abu. Pemerintah kota akan dianggap tidak tegas dalam menjalankan tanggung jawabnya,” tambahnya.
Baca Juga: Belum Kantongi Izin, Pemkot Palembang Segel Parkside's Hotel
Hingga saat ini, DPRD belum menerima informasi yang jelas terkait legalitas perizinan Parkside’s Hotel. Rubi mempertanyakan transparansi Pemkot dalam pengambilan keputusan, yang dinilai mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami mendesak Pemkot segera memberikan penjelasan resmi kepada publik. Jika kebijakan ini tetap dilanjutkan, bukan hanya fungsi pengawasan DPRD yang terancam, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, publik masih menunggu tanggapan resmi dari pihak Pemkot Palembang yang diketahui saat ini masih melakukan peninjauan ke hotel tersebut.