Menurut Bonie Direktur Perkumpulan Sumsel Bersih harusnya Pemerintah Prov. Sumsel dan Pemerintah Kabupaten/kota yang dilalui jalur angkuntan Batubara Bersama-sama melakukan evaluasi terkait aktivitas angkutan Batubara di perairan sehingga dapat menelurkan formulasi dan aturan yang baik untuk melindungi Masyarakat dan lingkungan dari ancaman yang timbul dari sektor angkutan Batubara, bukan malah saling lepar bola panas.
Selain itu Pemerintah harus mengevaluasi kinerja Syahbandar serta melakukan Tindakan tegas bagi para pengusahaan angkutan tongkang Batubara yang nakal atau sering melakukan pelanggaran mulai dari kelebihan muatan hingga beroperasi melebihan ketentuan jam operasional.
Keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan tanggung jawab sosial serta lingkungan dapat tercapai.
Dengan demikian, PAD yang dihasilkan dari sektor batubara tidak lagi menjadi petaka, melainkan berkah bagi semua pihak.