Baca Juga: Seminggu Jelang Pencoblosan: ADO Sumsel Siap Kawal Kemenangan HDCU dan RDPS di Pilkada 2024
Mereka meminta Gubernur untuk mengirimkan surat kepada pimpinan Grab Cabang Palembang agar mempertimbangkan ulang program tersebut dan memenuhi aspirasi para driver.
"Kami memohon kepada Bapak Gubernur Sumsel agar dapat menyurati pihak Grab di Palembang. Kami tidak ingin konflik ini memanas hingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Namun jika tidak ada respons, aksi demonstrasi besar-besaran sulit dihindari," kata Asrul.
Baca Juga: Seminggu Jelang Pencoblosan: ADO Sumsel Siap Kawal Kemenangan HDCU dan RDPS di Pilkada 2024
Sekretaris DPD ADO Sumsel, Supriyadi, berpandangan jika keberadaan para driver online merupakan bagian penting dalam sistem transportasi modern di perkotaan.
Kebijakan yang menyangkut sistem kerja dan pendapatan mereka seharusnya dibicarakan secara terbuka, melibatkan perwakilan driver, dan tidak dibuat sepihak.
Baca Juga: Layanan Dokumen Kependudukan Gratis, ADO Sumsel Gandeng Pelayanan Satu Pintu
"Grab tidak boleh hanya memikirkan sisi bisnis semata. Di balik layanan yang mereka tawarkan, ada ribuan orang yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian sebagai driver.
Jika kebijakan hanya menguntungkan perusahaan dan menindas mitra, maka Grab sedang menciptakan ketimpangan yang tidak etis," tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, masih berusaha untuk meminta tanggapan dari pihak Grab Cabang Palembang mengenai penolakan dan tuntutan yang disampaikan DPD ADO Sumsel. (DN)