“Ini bukan sekadar kritik. Kami ingin sistem pendidikan yang bermartabat, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimana amanat PP No. 71 Tahun 2000,” ujarnya.
Aksi HIMPKA Sumsel diterima langsung oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru. Dalam pernyataannya, Gubernur berkomitmen menindaklanjuti seluruh tuntutan.
“Seluruh tuntutan aksi akan kita tindaklanjuti dan akan ditelaah oleh biro hukum berkenaan dengan delapan tuntutan yang diajukan oleh HIMPKA,” ujar Herman Deru.****