KetikPos.com – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ayu Nur Suri, SE., MM, menegaskan dukungannya terhadap efisiensi energi dan penguatan ekonomi nelayan melalui program bantuan sarana penangkapan ikan serta program konversi BBM ke BBG (Bahan Bakar Gas).
Hal ini disampaikannya saat kunjungan kerja ke Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus, Palembang, Rabu (21/5/2025), dalam agenda Servis mesin prahu bantuan pemerintah berupa mesin perahu berbahan bakar Gas sebagai pengganti bahan bakar Minyak , serta penyerahan bantuan Pemerintah berupa sarana penangkapan dan penyimpanan ikan kepada sejumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) di kota Palembang.
Baca Juga: Harga Gabah Jatuh, Komisi II DPRD Sumsel Desak Bulog Tingkatkan Penyerapan di OKI
Hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Sekretaris Komisi II DPRD Sumsel, Made Indrawan, ST., MH, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Palembang, Duta Wijaya Sakti, SH., didampingi Andreas Okdi Priantoro, SE.Ak., SH, R.M. Yusuf Indra Kesuma, SH, Hafiz Ramadhonie, SH.,dan M. Firmansyah Hasan serta perwakilan Dinas Perikanan Provinsi dan Kota Palembang, PT Alkatec Mandiri Kencana, PT Pertamina MOR II dan para nelayan penerima manfaat.
Dalam sambutannya, Ayu Nur Suri menyatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan riil nelayan kecil dalam pengembangan daya tangkap hasil ikan di sepanjang Sungai musi.
“Konversi BBM ke BBG bukan sekadar inovasi teknis, tetapi bagian dari strategi besar membangun ketahanan energi nasional dari sektor akar rumput.
BBG jauh lebih efisien dan ramah lingkungan, sehingga nelayan tidak hanya lebih hemat, tapi juga ikut menjaga perairan dari polusi,” kata Ayu Nur Suri yang juga sebagai Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumsel.
Program bantuan Pemerintah melalui dinas perikan Provinsi tersebut mencakup peralatan tangkap nelayan dan unit penyimpanan hasil tangkapan yang dapat di gukan Bersama kelompok nelayan.
“Nelayan kita adalah pilar penting ketahanan pangan di bidang perairan Sungai dan laut. Mereka butuh intervensi konkret agar lebih berdaya saing. Bantuan ini bukan akhir, tetapi awal dari upaya sistematis membangun ekosistem perikanan yang kuat dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ayu juga menyoroti pentingnya keberlanjutan program. Ia meminta Dinas Perikanan Kota Palembang dan Provinsi Sumsel untuk tidak hanya berhenti pada penyerahan bantuan, tetapi juga memastikan adanya pendampingan teknis dan pelatihan berkelanjutan bagi para nelayan.
“Transformasi teknologi butuh adaptasi. Karena itu, kehadiran pemerintah daerah lewat pelatihan dan pendampingan sangat penting agar bantuan ini benar-benar efektif dan memberi dampak jangka panjang,” ucapnya.
Menurut Ayu, akan terus mengawal dan mendorong lahirnya program-program pemberdayaan berbasis kebutuhan komunitas lokal, terutama sektor perikanan skala kecil yang selama ini belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem ekonomi nasional , yang masih perlu dukungan secara penuh dari pemerintah seperti peralatan tangkap, kapal , mesin kapal alat penyimpanan sekala besar seperti cold storage yang dapat menampung hasil tangkapan nelayan di sepanjang sungai musi yang di kelola oleh KUB secara bersama.