“Saya menduga kuat ada kebocoran besar. Sistemnya manual, tidak terpantau, dan rawan manipulasi. Sangat mungkin ini terjadi dengan pembiaran, bahkan keterlibatan oknum internal Bapenda,” ujarnya.
Andreas mendorong agar Pemerintah Kota Palembang segera mengimplementasikan sistem e-parking berbasis digital yang terintegrasi dengan server perpajakan Bapenda.
Ia juga mengusulkan pengelolaan parkir di jalan umum melibatkan perangkat wilayah hingga tingkat RT/RW agar tata kelola lebih akuntabel.
“Selama sistem ini dibiarkan konvensional, praktik kolusi dan korupsi akan terus hidup. Ini bom waktu,” kata Andreas.
Jika tak ada tindakan konkret dari Pemkot, Andreas memastikan Fraksi PDI Perjuangan akan menginisiasi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD untuk menyelidiki dugaan kebocoran PAD sektor parkir.
“Kami tidak akan diam. Ini bukan soal parkir semata, tapi soal integritas pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya ***