“Saya menduga kuat ada kebocoran besar. Sistemnya manual, tidak terpantau, dan rawan manipulasi. Sangat mungkin ini terjadi dengan pembiaran, bahkan keterlibatan oknum internal Bapenda,” ujarnya.
Andreas mendorong agar Pemerintah Kota Palembang segera mengimplementasikan sistem e-parking berbasis digital yang terintegrasi dengan server perpajakan Bapenda.
Ia juga mengusulkan pengelolaan parkir di jalan umum melibatkan perangkat wilayah hingga tingkat RT/RW agar tata kelola lebih akuntabel.
“Selama sistem ini dibiarkan konvensional, praktik kolusi dan korupsi akan terus hidup. Ini bom waktu,” kata Andreas.
Jika tak ada tindakan konkret dari Pemkot, Andreas memastikan Fraksi PDI Perjuangan akan menginisiasi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD untuk menyelidiki dugaan kebocoran PAD sektor parkir.
“Kami tidak akan diam. Ini bukan soal parkir semata, tapi soal integritas pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya ***
Artikel Terkait
Soft Launching Transformasi Payment System dan Realtime Report, dalam Upaya Sinergitas Peningkatan PAD di Provinsi Sumsel Dari Sektor Retribusi Daerah
DPP Gencar Indonesia Perjuangkan Retribusi Tol Sungai Musi: Peluang Besar Dongkrak PAD Palembang
Mahasiswa Geruduk Parkside’s Hotel Palembang, Tuntut Investigasi Dugaan Kebocoran PAD
Sumber PAD Membawa Petaka Bagi Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan
Ketua GD PAD Palembang Tolak Usulan DPRD Soal Cabut PBB Gratis: Ini Bukan Sekadar Angka, Tapi Soal Keadilan Fiskal
Legislator PDI Perjuangan Bongkar Dugaan Kebocoran PAD Parkir Palembang: Ini Ladang Pungli
Simposium 1: Mengawal Generasi Sehat Menuju Indonesia Emas, Memperkuat Lingkungan Tumbuh Kembang Anak melalui Implementasi Kebijakan yang Berpihak pad