“Kualitas aparat ditentukan oleh integritas sistem pembinaannya. Proses pendidikan dan promosi harus dilakukan secara objektif dan terbuka, tanpa dipengaruhi faktor kedekatan maupun kepentingan tertentu,” tutur Feriyandi.
Baca Juga: Pererat Sinergi Pers dan Polri, Kapolres PALI Gelar Coffee Morning di Hari Buruh
Dalam konteks rekrutmen, ia mendorong agar penerimaan anggota Polri benar-benar dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk memastikan keadilan bagi seluruh calon anggota serta mencegah praktik tidak sehat sejak tahap awal seleksi.
Feriyandi juga menilai pentingnya pelibatan masyarakat sipil dan akademisi dalam struktur Komisi Percepatan Reformasi Polri agar proses reformasi berjalan independen dan dapat diawasi publik.
“Partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar arah reformasi tetap objektif dan sesuai dengan harapan publik. Reformasi sejati tidak akan berhasil bila dilakukan secara tertutup,” katanya.
Baca Juga: GKJI Sumsel Gelar Aksi di Mabes Polri, Desak Pengusutan Dugaan Penyerobotan Lahan di Banyuasin
Feriyandi berharap Komisi Reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo dapat bekerja dengan mandat yang kuat serta memiliki target yang jelas dan terukur.
“Kami berharap komisi ini menjadi tonggak penting bagi perbaikan menyeluruh menuju Polri yang semakin profesional, modern, dan dicintai rakyat,” pungkasnya.***