Polemik KONI Sumsel: Dinamika Dukungan Cabor dan Masa Depan Porprov XV

Sekretaris FORSICABOR, Cik Naya, mengungkap bahwa kepengurusan KONI Sumsel periode 2023-2027 minim legitimasi.

Ia menuding adanya praktik tidak etis, termasuk Penggantian Antar Waktu (PAW) pengurus tanpa koordinasi dengan Ketua Umum Pengprov Cabor.

“Pengurus cabor yang menyatakan mosi tidak percaya tiba-tiba diganti dan dimasukkan ke kepengurusan KONI Sumsel tanpa koordinasi. Ini hanya demi mendapatkan legitimasi,” tegasnya.

Baca Juga: Ketua Wushu Sumsel: Dugaan Penyimpangan Dana Hibah KONI Sumsel dan Polemik Tuan Rumah Porprov

Lebih jauh, ia menduga Porprov XV Muba dijadikan alat tawar-menawar politik. Beberapa cabor yang sebelumnya dipertandingkan di Porprov XIV Lahat kini dicoret karena mendukung mosi tidak percaya terhadap kepengurusan KONI Sumsel.

“Ada cabor beladiri yang awalnya dicoret, tapi bisa kembali masuk jika mereka menandatangani surat dukungan. Ini mencederai prinsip olahraga yang seharusnya bersih dari intervensi politik,” ungkap Cik Naya.

Selain masalah Porprov, FORSICABOR juga menemukan indikasi kejanggalan dalam pengelolaan dana KONI Sumsel.

Mereka mengklaim adanya dua rekening berbeda yang digunakan untuk menampung dana bantuan pihak ketiga.

Baca Juga: Marciano Norman Ketua Umum KONI Pusat Sambut Positif Desakan Musprovlub

“Kami menemukan rekening pribadi staf KONI yang dipakai untuk mentransfer dana keberangkatan atlet PON. Ini sangat mencurigakan dan harus diusut,” ujar Cik Naya.

Ia juga mempertanyakan kenapa banyak atlet Sumsel harus berangkat ke PON dengan biaya sendiri.

“Jika pengelolaan KONI baik, seharusnya atlet tidak perlu mengeluarkan biaya sendiri,” tambahnya.

Baca Juga: Kisruh di Tubuh KONI Sumsel: Desakan Musprovlub Menguat

Situasi ini memicu kegelisahan di kalangan pengurus cabor dan atlet. Mereka meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Ketua DPRD Sumsel, dan aparat hukum turun tangan mengusut dugaan penyimpangan di KONI Sumsel.

“Mosi tidak percaya bukan kejahatan, karena diatur dalam Anggaran Dasar KONI. Tapi mengancam mencoret cabor dari Porprov adalah kejahatan kekuasaan,” tegas Cik Naya.