KetikPos.com - Dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria menekankan pentingnya prinsip tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan data.
Hal ini diungkapkan dalam Sharing Session dan Diskusi Implementasi Domain Infrastruktur dan Domain Aplikasi SPBE Nasional di Jakarta Pusat, Senin (15/7/2024).
"Dalam tata kelola SPBE, kita menerapkan *shared security responsibility policy*. Ini berarti tanggung jawab keamanan harus dipikul bersama," ujar Nezar Patria dengan penuh keyakinan.
Nezar mengingatkan bahwa pengguna layanan juga harus sadar akan pentingnya keamanan siber, karena seringkali mereka menjadi celah bagi serangan siber. "Kesadaran pengguna adalah kunci. Tanpa itu, sistem kita akan terus rentan terhadap serangan," tambahnya.
Belajar dari insiden serangan siber di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2, Nezar menegaskan komitmen Kementerian Kominfo untuk memperbaiki tata kelola SPBE dari hulu ke hilir.
"Kita harus memperbaiki dari hulu sampai hilir untuk mengatasi semua kelemahan," tegasnya.
Kementerian Kominfo kini menerapkan autentikasi multifaktor, penguatan penggunaan password, dan prinsip zero trust. "Zero trust berarti tidak ada yang bisa dipercaya baik di dalam maupun di luar jaringan tanpa verifikasi," jelas Nezar.
Untuk meningkatkan keamanan PDNS, Kementerian Kominfo juga menerapkan pembatasan ketat terhadap akses pengguna, memastikan hanya yang berhak dapat mengakses sistem utama. "Kedisiplinan dalam menerapkan prinsip keamanan siber sangat penting untuk mencegah celah keamanan," tambahnya.
Proses pemulihan layanan publik digital juga sedang dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan layanan yang berdampak pada masyarakat luas. "Pemulihan ini dilakukan dengan detail dan hati-hati untuk memastikan tidak ada kesalahan yang bisa menimbulkan celah keamanan baru," ungkap Nezar.
"Sekarang sedang berjalan terus, dan kita berharap akhir bulan ini semua data sudah bisa dituntaskan," tambahnya.
Acara ini dihadiri oleh perwakilan pengelola pusat data dari seluruh kementerian dan lembaga. Mereka bersama-sama berkomitmen untuk memperkuat keamanan siber nasional melalui penerapan kebijakan keamanan yang ketat dan terintegrasi.
Dengan penerapan langkah-langkah strategis ini, diharapkan Indonesia dapat menghadapi tantangan siber dengan lebih tangguh, melindungi data dan sistem yang menjadi tulang punggung pemerintahan berbasis elektronik.(***)
