KetikPos.Com- Di bawah langit cerah Benteng Kuto Besak, sejarah kembali ditulis dengan tinta rakyat dan hasrat kebangkitan lokal. Koalisi Sipil Pendukung Ratu Sinuhun sebagai Pahlawan Nasional kini telah resmi terbentuk.
Momentum ini lahir dari rangkaian aksi dynamis yang dimulai dari penitipan harapan rakyat hingga terwujud sebagai lembaga strategis pengusulan resmi ke pemerintah pusat.
Lahirnya Koalisi & Jejak Aksi
Upaya formal dimulai dengan rapat pengukuhan Koalisi Sipil Dukung Ratu Sinuhun pada hari Sabtu pagi, 26 Juli 2025, di aula Stisipol Chandradimuka, Palembang.
Tokoh–tokoh seperti Ketua Umum Srikandi TP Sriwijaya Nyimas Aliah, pakar hukum adat Dr. Kunthi Tridewiyanti, sejarawan Dr. Kemas Ari Panji, dan Budayawan Vebri Al Lintani bergerak bersinergi antara kesultanan, lembaga budaya, akademisi, dan pemerintah daerah untuk membentuk struktur kerja operasional dari pusat hingga cabang kota.
Koalisi kini mencakup lebih dari 50 organisasi dari berbagai sektor yang bergerak di bidang pengkajian, dokumentasi, humas, hingga pendanaan. Targetnya: naskah akademis siap pada Oktober 2025 untuk pengusulan resmi pada Maret 2026.
Seribu Tanda Tangan: Simbol Aspirasi Rakyat
Sebelumnya, pada 23 Juli 2025, bendara aksi “Seribu Tanda Tangan untuk Ratu Simbur Cahaya” berkibar di atas selembar kain putih sepanjang puluhan meter yang dibentangkan di BKB.
Acara ini melibatkan ratusan warga dan diaspora budaya, termasuk perwakilan dari Forwida, Dewan Kesenian Palembang, Sahabat Cagar Budaya, dan daerah lainnya—secara simbolik dan nyata menyuarakan pengakuan terhadap jasa Ratu Sinuhun.
"Beliau bukan hanya pendamping raja — Ratu Sinuhun adalah pelopor hukum adat yang melindungi martabat perempuan secara sistematis," ujar Vebri Al Lintani, mengukuhkan semangat era emansipasi keabadian.
Pemerintah Turun Tangan: Dari Silaturahmi ke Strategi
Koalisi lalu membawa semangat rakyat ke tingkat pemerintahan. Pada 25 Juli 2025, rombongan dipimpin Nyimas Aliah bertemu dengan Walikota Palembang Drs. Ratu Dewa, M.Si., diikuti audiensi di Dinas Sosial Kota Palembang.
Walikota menyatakan dukungan penuh dan memperintahkan koordinasi melalui Dinsos untuk menjamin jalannya pengusulan. Hal ini disusul permintaan surat resmi sebagai dasar pembentukan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) di tingkat kota.
Menurut Dr. Kemas Ari Panji, peran Dinas Sosial sangat penting karena bagian dari tupoksi pengusulan gelar pahlawan nasional.
Ratu Sinuhun: Legislator Keberpihakan & Simbol Keberanian
Ratu Sinuhun dikenal sebagai istri Raja Sido Ing Kenayan (1639–1650) dan cendekiawan yang menyusun Undang‑Undang Simbur Cahaya, kitab hukum Arab‑Melayu yang memadukan hukum adat dan ajaran Islam. Kitab ini mengatur tata pemerintahan, hukum marga, serta perlindungan terhadap perempuan jauh sebelum era Kartini.
Nyimas Aliah menilai karya ini memenuhi syarat monumental sebagai dasar untuk status Pahlawan Nasional: “Kalau Kartini menulis melalui surat pada abad ke-19, Ratu Sinuhun menuangkan gagasannya dalam kitab hukum pada abad ke-17.”
Sultan SMB IV Jaya Wikrama RM Fauwaz Diradja juga menyuarakan harapan bahwa nama Ratu Sinuhun harus hadir di jajaran pahlawan nasional sebagai representasi perempuan Sumatera Selatan.
Epilog: Mengukir Masa Depan Lewat Warisan Leluhur
Gerakan ini bukan sekadar pengumpulan tanda tangan atau pengusulan administratif. Ia adalah seruan moral agar masyarakat modern lebih menghargai figura perempuan dari lokalitasnya sendiri, yang telah memperjuangkan keadilan, hukum, dan perlindungan perempuan jauh sebelum konsep emansipasi dikenali luas. Koalisi sipil ini menjadi simbol sinergi antara rakyat, budayawan, akademisi, dan pemerintah — bersama-sama menyulam zaman ke dalam warisan.
Fakta Utama,
23 Juli 2025: aksi pengumpulan 1.000 tanda tangan di BKB.
25 Juli 2025: audiensi dengan Walikota & Dinsos Palembang.
26 Juli 2025 (pagi & malam): rapat pembentukan koalisi di Stisipol & City Kost.
