KetikPos.com -- Mantan Ketua Dewan Kesenian Palembang (DKP) Suparman Roman menyatakan penyerahan Balai Pertemuan ke Baszan bisa dilihat dari dua sisi.
Untuk terkait anggaran, bisa diterima. Tapi kalau terkait peruntukan sepertinya kurang tepat.
Untuk isu Palembang Darurat Cagar budaya saya punya pandangan yang berbeda, ini persoalan anggaran karena baznas kota memiliki anggaran maka diserahkanlah ke baznas untuk mengelolanya, tapi kalau untuk untuk peruntukkan saya kira kurang tepat," ujar Suparman Roman ketika dimintai tanggapannya terkait kondisi darurat cagar budaya dan pemanfaatan Balai Pertemuan.
Kalau dilihat dari sejarahnya, menurut Suparman Romans, Balai Pertemuan memiliki histori yang kuat dengan kesenian. Jadi tidak hanya sebatas Cagar Budaya, dulu balai pertemuan ini dimanfaatkan oleh seniman untuk menggelar dan memamerkan kreativitas mereka untuk dipublikasi ke halayak umum.
“Sejak saya menjabat sebagai ketua dewan kesenian periode 2009-2014 Balai Pertemuan ini sudah diusulkan untuk jadi gedung kesenian. Karena tidak terlalu didengar, akhirnya isu tersebut semakin kuat dan membesar," ucap Suparman Roman.
"Balai pertemuan adalah salah satu mata rantai pariwisata, sudah saatnya pemerintah kota untuk lebih memanfaatkan aset aset ini. Karena Palembang adalah kota wisata, wisatawan yang berkunjung kesini mau melihat bangunan bersejarah sekaligus melihat atraksi seni dan budaya yang ada di kota Palembang," ungkap Suparman Roman.
Seperti diketahui, seniman, sejarawan dan budayawan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Cagar Budaya (AMPCB) Palembang menyuarakan kondisi darurat cagar budaya di Palembang.
Beberapa kali aksi dilakukan namun belum mendapat respon dari pemimpin dan pengambil kebijakan di Palembang. Aksi daai dilakukan di Balai Pertemuan, Kantor Walikota dan DPRD Palembang. Terakhir, mereka menyurati Kapolresta dan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Sumsel.
