Ketikpos.com -- .Kondisi darurat cagar budaya harus segara dicari solusi. Beri ruang untuk duduk berdiskusi agar didapat solusi yang terbaik.
Demikian antara lain dikemukakan Sekretaris Palembang Darussalam Sepakat (Pedas) Kms Ahmad Idham Murni, Minggu (26/2/2023).
“ Harapan kami kepada Kepala Dinas Kebudayaan yang sudah dipertanggungjawabkan khususnya dibidang kebudayaan harus memperhatikan cagar budaya ini. Karena ini adalah kewajiban. Karena ada dana yang sudah dianggarkan oleh pihak pemerintah dan kami minta tolong kepada pemerintah satu kali lagi, tolong beri ruang untuk duduk berdiskusi, solusinya apa yang bisa diberikan, Jangan seolah-olah dibenturkan dengan satu permusuhan. Kami ini rakyat, rakyat ini kalau mau ngadu kemana kalau bukan ke pemerintah,” katanya.
Polemik Pembiaran cagar budaya di kota Palembang salah satunya rusaknya bangunan Balai Pertemuan yang berada dibelakang Kantor Pemerintah Kota Palembang seperti yang disuarakan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Cagar Budaya (AMPCB) terus berlanjut.
Menurut Ahmad Idham, Aliansi Masyarakat Peduli Cagar Budaya (AMPCB) sudah bergerak cepat mengingatkan pemerintah untuk lebih peduli dengan cagar budaya dari peninggalan zaman Kolonial Belanda atau zaman sebelumnya.
“Kami menghimbau kepapa Bapak Walikota, Kepala Dinas kebudayaan, Kepala Dinas Pariwisata untuk bergerak cepat menyelesaikan permasalahan cagar budaya ini. Jangan berlarut-larut. Kami berharap kepada siapa lagi, kalau tidak kenapa pemerintah ,” katanya,
Dan saat ini menurutnya jangan saling menyalahkan. Harus dicari solusi bersama-sama , duduk bersama dan berikan waktu luang kepada Aliansi Masyarakat Peduli Cagar Budaya (AMPCB) untuk duduk bersama untuk mencarikan solusi.
“Jangan cagar budaya ini terbengkalai. Faktor-faktor sejarah dari zaman dulu contoh Balai Pertemuan atau Societet ini di bangun oleh Belanda tahun 1928, pada saat zaman Kolonial Belanda, bangunan ini di gunakakan untuk pertemuan para sinyo-sinyo Belanda untuk menari. Untuk berkesenian, termasuk zaman Orde Lama dipakai untuk tempat teater masuk zaman Orde Baru Balai Pertemuan ini menjadi tempat seni bahkan Koes Plus pernah tampil di Balai Pertemuan, “ katanya.
Pihaknya berharap kepada Pemerintah, khususnya Walikota Palembang dan Kepala Dinas Kebudayaan kota Palembang agar permasalahan ini tidak berlarut-larut dan harus segera diselesaikan .
“Hargailah pendapat dari masyarakat kota Palembang,”kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Provinsi Sumsel.
Apalagi selama ini menurutnya kota Palembang dikenal sebagai kota sejarah, karena kota tertua di Indonesia.
Menurutnya kalau pihak Pemerintah Kota Palembang tidak peduli dengan kebudayaan pastinya pihaknya akan mengambil langkah-langkah melalui aliansi-aliansi yang ada ini , bahkan pihaknya akan melaporkan ke Kementrian Pariwisata dan Kebudayaan melalui jalur DPR RI, DPRD Kota dan DPRD Provinsi supaya aspirasi masyarakat benar-benar di tampung dan harus diperhatikan.
