KetikPos.com– Jawara bukan sekadar pendekar, tetapi juga penjaga nilai-nilai kebangsaan. Inilah semangat yang diusung dalam Sarasehan Budaya yang digelar oleh Gabungan Brigade Advokat dan Jawara (Bung Baja) di Gedung Kesenian Palembang, Minggu (2/2). Acara ini menggali peran jawara dari masa ke masa, terutama dalam menjaga budaya lokal dan memperkuat semangat kebangsaan.
Sarasehan ini dihadiri oleh berbagai tokoh, termasuk akademisi UIN Raden Fatah Kemas Ari Panji, seniman Ali Goik, Iman Kasta, dan Heri Mastari, serta sejarawan Sumsel Dr. Dedi Irwanto MA, carateker Ketua DKP Raden Genta Laksana.
Hadir pula anggota DPRD Palembang Mgs Syaiful Padli, Sekretaris DKSS Qusoi, serta perwakilan Kesultanan Palembang Darussalam seperti Merry Hamraeny, S.Pd., M.M.
Jawara: Dari Prajurit Kesultanan hingga Penjaga Kampung
Ketua Umum Bung Baja, Adv. M. Iskandar Sabani, SE, SH, menegaskan bahwa peran jawara tak hanya soal bela diri, tetapi juga bela bangsa.
"Sejak zaman kerajaan, jawara adalah sosok yang menguasai bela diri fisik dan ilmu magis. Mereka dulu menjadi pelindung kampung, pasirah, bahkan prajurit Kesultanan Palembang Darussalam," ujarnya.
Namun, di era modern, peran mereka perlu disesuaikan. Ia berharap para pendekar tetap berkontribusi dalam menjaga keamanan lingkungan dan melestarikan budaya bela diri lokal, seperti kuntaw, yang kini semakin langka.
Kuntaw: Bela Diri Lokal yang Terpinggirkan
Sejarawan Dr. Dedi Irwanto MA menyoroti bahwa kuntaw dulunya berkembang pesat di wilayah uluan Palembang dan menjadi bekal utama prajurit kesultanan.
Sayangnya, kini bela diri tradisional ini mulai tergerus oleh popularitas seni bela diri asing seperti taekwondo dan pencak silat.
"Masalahnya adalah regenerasi. Guru kuntaw semakin sedikit, dan karena tak menjanjikan secara ekonomi, banyak yang beralih ke bela diri lain. Kita butuh perhatian pemerintah agar kuntaw tetap lestari," ungkapnya.
Ia pun mengusulkan agar kuntaw masuk dalam perda pemajuan kebudayaan sebagai bagian dari olahraga tradisional yang wajib dilestarikan.
Dukungan Legislasi: Dari Wacana ke Kebijakan