Dikutip dari Facebook
Iqbal J Permana
Sejarah Kepemimpinan Kota Palembang
Palembang, salah satu kota tertua di Indonesia dengan sejarah panjang dan kaya, telah melalui berbagai fase kepemimpinan sejak kemerdekaan.
Meskipun banyak tokoh politik terkemuka berasal dari wong Palembang asli, catatan menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari mereka yang pernah menduduki posisi walikota.
Berikut adalah daftar walikota Palembang dari masa ke masa:
1. **Raden Hanan (1945-1947)**
2. **RM Ali Hamin, SH (1955-1960)**
3. **MGS HA Rahman (Pejabat sementara, 1960-1962)**
4. **AKBP H Abdullah Kadir (1962-1968)**
5. **HM Rasjad Nawawi (1968-1970)**
6. **RHA Arifai Tjek Yan (1970-1978)**
7. **Drs H Dahlan HY (1978-1983)**
8. **Kgs. H Cholil Aziz, SH (1983-1993)**
9. **H Husni (1993-2003)**
10. **Ir H Eddy Santana Putra (2003-2008 dan 2008-2013)**
11. **H Romi Herton (2013-2014)**
12. **H Harnojoyo (2015-2023)**
13. **Ratu Dewa (PJ. Walikota, 2023 - sekarang)**
Dari 13 nama ini, hanya lima walikota yang secara jelas diidentifikasi sebagai wong Palembang asli.
Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: Mengapa representasi wong Palembang asli dalam posisi walikota begitu minim?
Potensi Keuntungan Putra Daerah sebagai Pemimpin
Putra daerah asli yang menjabat sebagai kepala daerah atau walikota memiliki beberapa keuntungan yang bisa sangat menguntungkan bagi perkembangan kota:
1. **Kearifan Lokal**: Mereka cenderung lebih memahami kearifan lokal, budaya, warisan budaya, dan tradisi daerah. Pemahaman ini penting dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat.
2. **Keterhubungan**: Kepala daerah asli memiliki keterhubungan yang lebih dalam dengan masyarakat dan jaringan lokal. Ini memudahkan mereka untuk merespons permasalahan secara lebih akurat dan efisien.
3. **Patriotisme**: Putra daerah biasanya memiliki rasa cinta tanah air yang kuat. Mereka berkomitmen untuk memajukan daerah tempat mereka tumbuh dan berkembang.
4. **Legitimitas**: Kepala daerah asli sering kali lebih diterima oleh masyarakat karena dianggap memiliki legitimasi yang lebih tinggi dalam memimpin daerah tersebut.
#### Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kurangnya Representasi
1. **Persaingan Politik**: Sistem politik modern sangat kompetitif. Kandidat dari luar Palembang mungkin memiliki jaringan yang lebih kuat atau sumber daya yang lebih besar untuk mendukung kampanye mereka, membuat kandidat lokal sulit bersaing.
2. **Kapabilitas dan Kesempatan**: Kandidat lokal yang memiliki kemampuan dan keinginan untuk memimpin mungkin belum mendapatkan kesempatan yang sama atau belum terlihat oleh partai politik sebagai kandidat yang potensial.
3. **Globalisasi dan Mobilitas Sosial**: Globalisasi dan mobilitas sosial menyebabkan banyak individu berpotensi besar dari Palembang asli pindah ke kota lain atau terlibat dalam pekerjaan di luar daerah, mengurangi jumlah individu lokal yang tersedia untuk berpartisipasi dalam politik lokal.
4. **Dinamika Sosial dan Ekonomi**: Dinamika sosial dan ekonomi di Palembang mungkin telah berubah, dengan lebih banyak orang dari daerah lain yang menetap dan memiliki pengaruh signifikan dalam politik lokal.
5. **Kultur Politik**: Sistem politik mungkin lebih mengutamakan calon-calon yang memiliki dukungan politik dari luar daerah atau yang sudah terintegrasi dalam struktur politik yang lebih luas, bukan hanya berdasarkan asal daerah.
