KetikPos.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mendapat sorotan tajam. Dugaan politik uang mencuat setelah salah satu tim pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel, dilaporkan membagikan sembako di wilayah Seberang Ulu Dua saat acara doa bersama pada 22 November 2024. Masyarakat dan organisasi sipil kini mendesak agar kasus ini diusut tuntas.
Paket sembako berupa tepung terigu, minyak goreng, dan gula pasir kemasan, disebut-sebut dilengkapi stiker bergambar Paslon Matahati beserta daftar program unggulan mereka. Hal ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, salah satunya Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia (KSTI), Indria Febriansyah.
Kecaman dan Tudingan Standar Ganda
“Kami mengecam keras tindakan tim Matahati yang membagikan sembako untuk memengaruhi pilihan masyarakat. Ini bentuk politik uang yang melanggar Undang-Undang Pemilu secara terang-terangan,” tegas Indria pada Sabtu (23/11/2024). Ia juga menyoroti lambannya respons Bawaslu Sumsel terhadap dugaan pelanggaran ini.
Indria membandingkan respons cepat Bawaslu saat menggerebek gudang sembako di kantor DPW NasDem dengan sikap mereka yang terkesan pasif terhadap kasus ini. “Standar ganda semacam ini berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik terhadap integritas Bawaslu sebagai pengawas pemilu,” tambahnya.
Bukti dan Harapan Investigasi Transparan
Dugaan ini semakin kuat dengan bukti kupon pembagian sembako yang diterima warga. Kupon tersebut didistribusikan bersama paket sembako oleh tim Paslon Matahati. Praktik ini, menurut para pengamat, mencederai prinsip pemilu yang jujur dan adil.
Hingga berita ini diterbitkan, Ketua Bawaslu Sumsel, Kurniawan, belum memberikan tanggapan resmi meski telah dihubungi melalui pesan WhatsApp. Publik berharap Bawaslu segera mengambil langkah tegas untuk mengusut kasus ini dan memberikan sanksi yang sesuai jika terbukti ada pelanggaran.
Sorotan terhadap Politik Uang
Kasus ini menambah daftar panjang dugaan politik uang dalam Pilkada. Para aktivis menyerukan pendidikan politik yang lebih masif untuk meminimalisir praktik serupa. “Pemberian sembako seperti ini harus dihentikan, bukan hanya untuk menjaga integritas pemilu, tetapi juga demi masa depan demokrasi yang lebih sehat,” pungkas Indria.
Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya peran masyarakat untuk terus mengawal jalannya Pilkada dengan jeli dan kritis. Hanya dengan pengawasan bersama, pemilu yang adil dan berintegritas dapat terwujud.
