KetikPos.com - Pemerintah Indonesia terus memperkuat komitmennya untuk mendukung ekspor produk UMKM melalui berbagai kebijakan dan strategi, yang bertujuan meningkatkan kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian negara. UMKM, yang telah terbukti menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hampir 97 persen tenaga kerja. Saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 64 juta unit usaha UMKM, yang diharapkan semakin memperkuat ekspor nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa salah satu upaya penting yang dilakukan pemerintah adalah membentuk Satgas Peningkatan Ekspor Nasional, yang khusus menangani ekspor UMKM. Menurut Airlangga, kontribusi UMKM terhadap ekspor Indonesia saat ini mencapai 15,7 persen, dan pemerintah bertekad untuk meningkatkan kontribusi ini dalam lima tahun mendatang dengan target pertumbuhan ekspor sebesar 9 persen.
“Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kami terus mendorong kebijakan yang mendukung UMKM. Salah satu langkah besar adalah menghapus utang dan tagihan yang diambil dari bank, dengan Bank BRI sebagai institusi yang paling banyak melakukan hal ini,” ujar Airlangga dalam sambutannya pada acara BRI UMKM Export dan BRI Microfinance Outlook 2025, di Kabupaten Tangerang, Kamis (30/1/2025).
Lebih lanjut, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menambahkan bahwa pemerintah telah memperpanjang masa berlaku insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen untuk UMKM dengan omzet tahunan antara Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar. "Ini adalah langkah afirmatif untuk mendukung keberlanjutan UMKM dalam menghadapi tantangan ekonomi," katanya.
Pemerintah juga berkomitmen melibatkan UMKM dalam program-program strategis seperti pembangunan 3 juta unit perumahan serta Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang bagi pelaku UMKM. Selain itu, ada juga rencana pemberian subsidi bunga hingga 5 persen untuk kredit investasi yang diambil oleh pelaku UMKM yang bergerak di sektor padat karya, seperti tekstil, garmen, alas kaki, makanan dan minuman, serta furnitur.
Airlangga juga menekankan pentingnya inklusi keuangan untuk mendukung UMKM. Saat ini, tingkat inklusi keuangan di Indonesia mencapai 88,7 persen, dan hal ini menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Untuk itu, pemerintah terus mendorong UMKM agar dapat mengakses pembiayaan melalui program seperti Ultra Mikro (UMi), Kredit Usaha Rakyat (KUR), PNM Mekaar, serta PNM Ulaam.
Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai fasilitas untuk mendukung UMKM dalam ekspor, seperti Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE), yang meliputi pembebasan PPN dan PPN impor bagi UMKM yang melakukan ekspor. Untuk mendukung akses keuangan formal, pemerintah juga melaksanakan program pemberdayaan aset tidak berwujud, termasuk sertifikasi tanah, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), dan sertifikasi halal bagi UMKM.
Program-program seperti Bangga Buatan Indonesia (BBI), PaDi UMKM, dan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) juga diharapkan dapat mendorong permintaan produk UMKM domestik, yang pada gilirannya akan meningkatkan peluang ekspor dan memperluas pasar produk UMKM Indonesia ke dunia internasional.
Dengan berbagai dukungan ini, pemerintah berharap sektor UMKM dapat terus berkembang, berkontribusi lebih besar terhadap ekspor, dan memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di pasar global.(***)
