KetikPos.com--Di balik panggung demokrasi yang gemerlap, ada kekuatan lain yang sering tak terlihat mata publik: oligarki. Mereka bukan sekadar pengusaha besar yang menguasai modal, melainkan aktor politik bayangan yang bisa mengatur arah kebijakan negara. Ketika oligarki bergandengan tangan dengan penguasa, maka garis tipis antara kepentingan rakyat dan kepentingan elit bisa kabur.
Jejak Lama: Dari Orde Baru Hingga Reformasi
Fenomena kedekatan oligarki dan penguasa bukanlah cerita baru. Sejak era Orde Baru, konglomerat besar tumbuh subur karena kedekatan dengan lingkaran istana. Para taipan membangun kerajaan bisnis di bawah naungan kekuasaan, sementara penguasa mendapat jaminan loyalitas politik serta dukungan finansial.
Pasca reformasi 1998, publik berharap bahwa praktik tersebut runtuh bersama rezim lama. Namun, yang terjadi justru sebaliknya: oligarki bertransformasi. Mereka tak lagi sekadar berada di belakang layar, melainkan masuk langsung ke gelanggang politik—menjadi ketua partai, menteri, bahkan kepala daerah. Politik elektoral yang mahal membuka jalan lebar bagi uang besar untuk mengendalikan arah demokrasi.
Politik Biaya Tinggi, Pintu Masuk Oligarki
Tidak bisa dimungkiri, demokrasi di Indonesia adalah demokrasi berbiaya mahal. Dari ongkos pencalonan, biaya kampanye, hingga ongkos “menjaga” dukungan politik, semua memerlukan dana besar. Di sinilah oligarki menemukan panggungnya.
Para kandidat yang haus kekuasaan kerap menggandeng pemilik modal untuk mendanai ambisinya. Konsekuensinya jelas: kebijakan publik sering kali digiring untuk menguntungkan segelintir orang, bukan kepentingan rakyat banyak.
“Ketika politik bergantung pada uang, maka oligarki otomatis jadi aktor utama. Mereka bukan hanya penyandang dana, tapi juga penentu arah kebijakan,” ujar seorang pakar politik dari sebuah universitas ternama.
Infrastruktur dan Sumber Daya: Ladang Bisnis Oligarki
Ambil contoh proyek infrastruktur raksasa. Jalan tol, bandara, hingga proyek energi sering kali dikuasai oleh jaringan bisnis yang terkait langsung dengan elit politik. Alih-alih memberi manfaat luas, proyek-proyek itu terkadang hanya menjadi ladang konsesi menguntungkan bagi kelompok terbatas.
Hal serupa terjadi pada sektor sumber daya alam. Dari tambang nikel, batu bara, hingga perkebunan sawit, kepentingan oligarki sangat kental terasa. Regulasi yang mestinya berpihak pada lingkungan dan masyarakat adat, justru sering dipermudah untuk kepentingan korporasi besar yang dekat dengan pusat kekuasaan.
Demokrasi yang Terjebak Oligarki
Bergandengannya oligarki dan penguasa menimbulkan paradoks. Di satu sisi, demokrasi seolah berjalan normal, ada pemilu, ada partai politik, ada kebebasan pers. Namun di sisi lain, arah kebijakan strategis dikendalikan oleh segelintir elit. Publik ibarat hanya menjadi penonton dalam panggung besar yang naskahnya sudah ditulis oleh para pemilik modal dan penguasa.
Inilah yang oleh banyak analis disebut sebagai “demokrasi prosedural tanpa substansi.” Suara rakyat dihitung, tapi tidak benar-benar diperhitungkan.
Rakyat di Persimpangan
Jika kondisi ini dibiarkan, rakyat hanya akan jadi korban dari perselingkuhan politik dan modal. Harga kebutuhan bisa melambung karena kartel, tanah bisa tergusur oleh proyek infrastruktur, dan lingkungan bisa rusak karena eksploitasi tanpa kendali.
Namun sejarah juga mencatat: oligarki tak selamanya kokoh. Ketika rakyat bersatu dan menuntut perubahan, benteng kekuasaan yang dibangun dengan uang dan politik bisa runtuh. Reformasi 1998 adalah buktinya.
Harapan atau Ilusi?
Pertanyaannya kini: mampukah demokrasi Indonesia keluar dari cengkeraman oligarki?
Jawabannya bergantung pada banyak faktor: keberanian masyarakat sipil, integritas lembaga penegak hukum, serta kemauan partai politik untuk melepaskan diri dari dominasi modal besar. Tanpa itu semua, demokrasi hanya akan menjadi panggung sandiwara, tempat oligarki dan penguasa bergandengan tangan, sementara rakyat terus berada di barisan penonton yang tak pernah diberi peran utama.
(as)
#Oligarki #Kesenjangan #RakyatNestapa #Kekuasaan #Kemiskinan #Ketidakadilan #IroniNegeri #SuaraRakyatTertindas #OligarkiBerkuasa #KetidaksetaraanSosial#JurangKesenjangan #DuaDunia #PenderitaanRakyat #KekuasaanDanKemiskinan #IndonesiaDaruratOligarki
