ketikPos.com – Usianya sebentar lagi menyentuh 77 tahun, tapi semangatnya justru baru saja diuji di panggung besar pemerintahan. Letjen (Purn) Djamari Chaniago resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Rabu (17/9/2025), menggantikan Budi Gunawan yang terdepak dalam reshuffle.
Di Istana Negara, suasana pelantikan terasa formal. Namun, usai pengucapan sumpah, Djamari justru melempar kalimat sederhana tapi penuh makna:
“Arahan dari beliau (Prabowo), gunakan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara. Nggak ada istilah istirahat,” ungkapnya.
Kalimat itu terdengar seperti pengingat personal. Bahwa meski sudah purnawirawan, ia masih bagian dari barisan yang siap berjaga, kali ini bukan dengan senjata, tapi dengan kebijakan.
Dari Prajurit ke Politisi Kabinet
Djamari bukan figur baru di lingkaran pertahanan. Karier panjangnya di militer membuatnya dikenal sebagai sosok disiplin, lurus, dan loyal. Kini, ia dipanggil kembali bukan untuk memimpin pasukan di lapangan, melainkan mengatur koordinasi politik dan keamanan nasional—posisi yang sering dianggap “jantung” stabilitas pemerintahan.
Kursi Menko Polkam memang strategis. Dari isu keamanan regional, potensi konflik horizontal, terorisme, hingga persiapan jelang kontestasi politik—semuanya akan bersinggungan dengan meja kerjanya.
Pesan Prabowo: Usia Bukan Alasan
Presiden Prabowo memilih kalimat yang unik untuk sahabat seperjuangannya: gunakan sisa umur untuk bangsa. Bagi sebagian orang, usia senja berarti waktu beristirahat, tetapi di tangan Prabowo, Djamari justru mendapat mandat sebaliknya—tetap berlari meski rambut memutih.
“Bagi kami, berjuang itu tidak mengenal kata pensiun. Apalagi kalau bangsa masih membutuhkan,” tegas Djamari.
Tantangan Menanti
Dengan modal pengalaman panjang, Djamari diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan politik dan keamanan.
Publik kini menunggu, apakah arahan “tak ada istilah istirahat” hanya akan jadi jargon atau benar-benar diterjemahkan ke kebijakan yang konkret—mulai dari menata koordinasi TNI-Polri, mengelola isu keamanan siber, hingga meredam dinamika politik yang kian menghangat.
