KetikPos.com, Jakarta– Polemik harga LPG 3 kilogram (kg) menyeret dua menteri ke dalam sorotan publik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia blak-blakan menanggapi pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) baru, Purbaya Yudhi Sadewa, yang sebelumnya mengungkap harga asli LPG 3 kg sebesar Rp42.750 per tabung, dengan subsidi pemerintah Rp30.000.
Bahlil menilai pernyataan itu belum sepenuhnya tepat.
“Itu mungkin Menkeunya salah baca data. Biasalah, mungkin butuh penyesuaian,” ujar Bahlil di kantor BPH Migas, Jakarta, Kamis (2/10).
“Belum Dapat Masukan yang Lengkap”
Menurut Bahlil, data subsidi LPG 3 kg saat ini masih dalam proses pembahasan lintas lembaga, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS) dan tim Kementerian ESDM. Ia menyebut Purbaya kemungkinan belum mendapatkan masukan detail dari jajaran teknis.
“Mungkin Pak Menkeu belum dikasih masukan yang baik oleh dirjennya atau timnya. Data tunggal sosial dan ekonomi (DTSEN) masih dimatangkan,” tambahnya.
Purbaya: Subsidi 70 Persen
Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Purbaya menyebut subsidi LPG 3 kg mencapai 70 persen dari harga asli. Masyarakat, kata dia, hanya perlu membayar Rp12.750 setelah pemerintah menutup sisanya.
Purbaya juga menegaskan pola subsidi serupa berlaku untuk BBM, listrik, hingga minyak tanah, dengan evaluasi terus dilakukan agar subsidi tepat sasaran.
Kebijakan Baru: LPG 3 Kg Hanya untuk yang Berhak
Bahlil sendiri sudah menyiapkan langkah pembenahan. Mulai 2026, pembelian LPG 3 kg hanya bisa dilakukan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Aturannya ditujukan agar gas melon benar-benar dinikmati masyarakat menengah bawah, bukan kelas menengah atas.
“Yang kaya nggak usah pakai LPG 3 kg lah. Desil 8, 9, 10 saya pikir dengan kesadaran bisa beralih,” kata Bahlil pada Agustus lalu.
Dua Narasi, Satu Isu Besar
Pernyataan berbeda dari Menkeu dan Menteri ESDM menunjukkan betapa krusialnya isu subsidi energi di tengah tekanan fiskal negara. Publik kini menunggu: apakah perbedaan data antar kementerian bisa segera disatukan, atau justru membuka babak baru perdebatan soal arah kebijakan subsidi energi.
