KetikPos.com - Direktur Utama (Dirut) Bank Sumsel Babel (BSB) Achmad Syamsudin mengakui, pernah diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kredit macet PT Coffindo senilai Rp50 miliar.
Terkait PT Coffindo pertama kali dipanggil Kejagung saat baru masuk sebagai Dirut BSB
Syamsudin menyampaikan hal itu saat menjawab pertanyaan Anggota DPRD Sumsel dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumsel 1 saat melaksanakan Reses Tahap II/2025 di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel (BSB), Kamis (13/2/2025).
Namun, Syamsudin tidak menjawab rinci terkait pertanyaan anggota dewan terkait kredit macet PT Coffindo sudah sesuai prosedur atau tidak, agunan yang tidak sebanding dengan kredit yang dikucurkan, status pailit dan PT Coffindo yang dikabarkan tidak membayar angsuran.
Syamsudin juga tidak menjawab kapan Kejagung melakukan pemeriksaan kredit macet PT Coffindo. Syamsudin kemudian izin meninggalkan ruangan karena akan melakukan rapat dengan Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Elen Setiadi.
“Izin meninggalkan ruangan karena saya dipanggil Pj Gubernur untuk rapat,” ujar Syamsudin sambil berlalu meninggalkan Lantai 16 Kantor Pusat BSB di Jakabaring.
Di awal reses, Syamsudin juga tidak hadir karena alasan dipanggil rapat oleh Pj Gubernur Sumsel. Kondisi ini membuat anggota dewan kecewa.
“Dirut harusnya hadir karena sudah dikontak. Banyak yang ingin ditanyakan karena yang hadir di sini saya yakin tidak bisa menjawabnya, tapi karena Dirut tidak hadir akan kami tanyakan, bisa jawab atau tidak,” ujar Koordinator Reses DPRD Sumsel Tahap II/2025 Dapil Sumsel 1 H Chairul S Matdiah, SH, MHKes.
“Kalau tahu tidak hadir kami tidak akan datang. Tadi saya sudah kontak melalui short messages service (SMS) dan WhatsApp. Nanti akan saya telepon, bener tidak Dirut dipanggil Pj Gubernur Sumsel,” tegas Chairul.
Setelah reses dimulai, Dirut BSB Achmad Syamsudin akhirnya tiba dan mengikuti reses meski tidak lama. Dia juga sempat menjawab pertanyaan terkait BSB yang tidak mampu memenuhi target laba di tahun 2024. Dari target Rp800 miliar, yang tercapai hanya Rp600 miliar.
Menurut Syamsudin, tahun 2024 adalah masa transisi Pemilukada, ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, suku bunga tinggi, dan dampak El Nino (perubahan cuaca).
“Mayoritas nasabah BSB dari sektor pertanian sehingga terdampak dari El Nino, faktor yang disebutkan tadi adalah faktor eksternal. Kalau internal, kami hanya 5 pengurus, pada Maret jadi 3 orang, April-Mei 2 orang, baru di Desember 3 orang. Belum diganggu pemeriksaan oleh Bareskrim. Perusahaan besar harus memutuskan kredit, harapan tidak terjadi lagi. Itu yang menyebabkan laba hanya Rp600 miliar, namun kami optimis mampu memenuhi target,” katanya.
Syamsudin juga menjawab pertanyaan terkait dana Corporate Social Responbility (CSR) yang hanya diberikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel.
“CSR sifatnya tidak tertutup, bisa diberikan ke anggota dewan asal tidak ada bendera (partai). CSR fokus pada kebutuhan masyarakat, stunting, kemiskinan ekstrem dan inflasi, tahun ini tetap fokus ke sana. Kami memang tidak mengarah ke infrastruktur, karena tidak berdampak ke masyarakat, setelah dibangun tidak ada pemeliharaan, tidak dijaga,” katanya.