Kecelakaan Berulang di Sungai Musi Memunculkan Kekhawatiran Keselamatan, KGPL Desak KSOP Palembang Segera Lakukan Tindakan Tegas

KetikPos.com - Serangkaian kecelakaan yang melibatkan kapal pengangkut batu bara di Sungai Musi. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Palembang harus bertindak tegas menyikapi kecelakaan yang terus terjadi berulang ini.

Untuk itu, puluhan massa aksi dari Koalisi Aksi Gerakan Penyelamat Lingkungan (KGPL) melakukan aksi dikantor KSOP Kelas I Palembang, Jumat (12/01/24).

Dalam aksi tersebut KGPL menyoroti sejumlah kecelakaan di sungai musi, terakhir kapal pengangkut batubara milik PT. Karya Pasific Shipping yang menabrak dua dermaga di kawasan 7 ulu. 

Baca Juga: Tongkang Batubara Tabrak Dermaga 7 Ulu , KSOP Kelas I Palembang Resmi Cabut Izin Berlayar Tugboat Karya Pacific

Koordinator aksi, Arki, mengatakan ini adalah kelalaian dalam pemeriksaan rutin dan tugas penegakan keselamatan oleh KSOP Kelas I  Palembang.

"Kami meminta dan mendesak pihak KSOP Kelas I Palembang untuk dapat menghentikan segera semua operasi pengangkutan batu bara di daerah padat penduduk sepanjang Sungai Musi,"kata Arki. 

Lebih lanjut, Arki menyampaikan insiden tabrakan dengan infrastruktur kritis seperti Jembatan Ampera, menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan publik.

Baca Juga: Tongkang Batubara Tabrak Dermaga di Sungai Musi, Andreas Okdi Priantoro : Periksa Kelengkapan Kapal Tongkang dan Tugboat

"Atas insiden tersebut, maka kami mendesak untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen izin dan prosedur operasional kapal tunda dan tongkang,"tegas dia.

Untuk itu, pihaknya menekankan respons cepat dari KSOP Kelas I Palembang, "Kami mendesak evaluasi menyeluruh terhadap protokol keselamatan dan kepatuhannya,"tandasnya. 

Baca Juga: Tongkang Batubara Tabrak Dermaga 7 Ulu, Polisi Periksa Nahkoda dan ABK Kapal

Ditambah Kandar, mengatakan bahwa mengingat insiden yang melibatkan PT. Karya Pasific Shipping, respons yang cepat menjadi krusial. Keterlambatan dalam menanggapi pelanggaran dapat meningkatkan risiko dan membahayakan keselamatan sungai.

"Verifikasi dokumen penting, termasuk izin usaha, pengukuran kapal, sertifikat keselamatan, dan sertifikat awak kapal, dianggap perlu, dengan pelanggaran berpotensi mencabut izin berlayar."sambung Kandar

Baca Juga: Tongkang Batubara Lepas Kendali, Rusak Dua Aset Milik Pemkot Palembang