KetikPos.com-- Suasana kebanggaan terpancar di Balai Kota Surabaya ketika Pj Walikota Palembang, Ratu Dewa, berhasil meraih penghargaan bergengsi dalam Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII Tahun 2024.
Penghargaan tersebut, diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pada Kamis (25/4/2024), menandai pencapaian luar biasa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ratu Dewa dianugerahi penghargaan atas Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Skor 3,4541 dan Status Kinerja Tinggi Berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2023.
Keberhasilannya memimpin Kota Palembang menjadikannya satu-satunya kota di Provinsi Sumatera Selatan yang meraih penghargaan prestisius tersebut.
Dalam keterangannya, Pj Walikota Ratu Dewa menyampaikan rasa syukurnya atas penghargaan ini.
Dia menjelaskan bahwa penghargaan tersebut hanya diberikan kepada lima provinsi, sepuluh kota, dan empat belas kabupaten di seluruh Indonesia yang menunjukkan kinerja terbaik.
Palembang sendiri menduduki peringkat ketujuh di antara kota-kota di Indonesia, suatu pencapaian yang membanggakan.
Namun, prestasi ini bukanlah akhir dari perjalanan mereka. Ratu Dewa bersama jajaran Pemerintah Kota Palembang berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik bagi warga kota mereka.
Dia menekankan bahwa semua pencapaian ini adalah hasil dari kerja keras bersama, dan mereka berencana untuk terus meningkatkan kinerja mereka di masa mendatang.
Mendagri Tito Karnavian juga turut mengucapkan selamat kepada pemerintah daerah yang berhasil meraih penghargaan dalam peringatan Otoda ke-28 ini.
Dia menegaskan bahwa penghargaan diberikan secara objektif setelah melalui proses penilaian yang ketat, melibatkan panel dari berbagai unsur pemerintah terkait dan pihak eksternal, termasuk kalangan akademisi dan lembaga internasional yang kredibel.
Penghargaan ini tidak hanya merupakan pengakuan atas prestasi, tetapi juga sebagai motivasi bagi pemerintah daerah lainnya untuk terus meningkatkan kinerja mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
