KetikPos.com– Tongkat estafet kepemimpinan Kota Palembang akan segera berpindah tangan.
Penjabat (Pj) Walikota Palembang, Dr. Ucok Abdul Rauf Damenta, resmi dilantik menjadi Inspektur Jenderal (Irjen) di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia pada pagi ini.
Pelantikan ini menandai babak baru dalam perjalanan karier Dr. Ucok, yang sebelumnya menjabat sebagai pejabat eselon II.
Kini, ia naik menjadi pejabat eselon I di tingkat nasional. Saat dikonfirmasi, Dr. Ucok membenarkan kabar tersebut.
“Insyaallah, pagi ini saya dilantik sebagai Irjen/Irtama di Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Besok akan ada serah terima di Palembang, kita akan konsolidasi untuk proses transisi,” ungkap Dr. Ucok melalui pesan WhatsApp.
Siapa Pengganti Dr. Ucok?
Mengiringi pelantikan ini, masyarakat Palembang bersiap menyambut sosok baru yang akan menjabat sebagai Pj Walikota Palembang.
Beredar kabar bahwa Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E., pejabat pusat sekaligus Pj Walikota Tasikmalaya, akan menggantikan posisi Dr. Ucok.
Dr. Cheka, putra asli Palembang kelahiran 19 September 1979, memiliki rekam jejak karier yang cemerlang di pemerintahan. Beberapa posisi strategis yang pernah ia emban meliputi:
2019–2020: Plt. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2020–2022: Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Ditjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
2022–2024: Pj Walikota Tasikmalaya.
Kepala Biro Otonomi Daerah (Otda) Sumatera Selatan, Sri Sulastri, mengonfirmasi bahwa pelantikan Pj Walikota Palembang yang baru dijadwalkan berlangsung pada Jumat (29/11/2024) di Griya Agung. “Pengganti sudah diputuskan pusat, tinggal menunggu jadwal pelantikan,” katanya.
Harapan dan Apresiasi untuk Kepemimpinan Baru
Pelantikan ini menandai perubahan signifikan dalam pemerintahan Kota Palembang. Selama masa kepemimpinan Dr. Ucok, berbagai program strategis kota telah berhasil dilaksanakan, termasuk upaya konsolidasi layanan publik dan penguatan tata kelola pemerintahan.
