Massa PKTSS Desak Transparansi Kuota KPR BTN Palembang

KetikPos.com – Sejumlah massa yang tergabung dalam Pemuda Kritis Transformatif Sumatera Selatan (PKTSS) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bank BTN Palembang pada Rabu (11/12/2024).

Mereka memprotes ketidakmerataan distribusi kuota subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dinilai merugikan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Baca Juga: Demo di BTN Palembang Memanas, PKTSS Terobos Masuk untuk Bertemu Langsung dengan Kepala Pimpinan Cabang

Menurut Syaid Falaq Annafi, Koordinator Lapangan PKTSS, ketimpangan ini menyebabkan banyak kegagalan akad kredit, meskipun calon penerima telah memenuhi prosedur sesuai regulasi.

“Program perumahan nasional seharusnya memastikan akses hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama MBR. Namun, ketidakmerataan kuota subsidi KPR oleh Bank BTN Palembang menjadi kendala serius,” ujarnya.

Baca Juga: Aksi Demo di Depan Kantor Gubernur, Kawali Sumsel Desak Cabut Proper Hijau dan Copot Superintendent HSSE Pertamina EP Asset 2 Field Pendopo

Syaid menegaskan bahwa pihaknya mendesak Pimpinan Cabang Bank BTN Palembang untuk mengevaluasi sistem pembagian kuota agar lebih adil.

"Kami ingin transparansi dalam proses ini agar kuota subsidi dapat dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan," tambahnya.

Baca Juga: KGPL Gelar Demo, KSOP Dipanggil DPRD Kota Palembang

Senada dengan itu, M. Eko Wahyudi, salah satu perwakilan aksi, mempertanyakan mekanisme serta transparansi pembagian kuota subsidi kepada para pengembang. Ia juga mendesak pihak terkait untuk turut mengawasi permasalahan ini.

“Kami meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, DPR RI Komisi VI, serta DPRD Kota Palembang untuk turun tangan mengawasi pemerataan kuota subsidi program perumahan nasional,” tegasnya.

Baca Juga: Gantikan Atlit Pra PON Yang Lolos Ke PON dan Dugaan Mengambil Uang Seleksi, Mahasiswa dan Atlit Demo Desak Copot Ketua Muaythai Sumsel

Dalam audiensi bersama Kepala Pimpinan Cabang Bank BTN Palembang, pihak bank menyatakan bahwa pembagian kuota subsidi adalah bagian dari privasi perusahaan

. “Untuk kuota subsidi program perumahan, hal tersebut merupakan privasi perusahaan,” ungkap Syaid, menyampaikan hasil audiensi.