"Ini ironis. Sumsel memiliki lahan sawah seluas 519.484 hektare, tetapi petani kesulitan mendapatkan benih lokal. Ketahanan pangan tidak cukup hanya dengan slogan, harus ada dukungan nyata dalam ketersediaan benih," ujar Ayu.
Sebagai solusi, Ayu Nur Suri mendorong BULOG untuk segera membangun unit penggilingan padi (rice milling) di kabupaten penghasil padi di Sumsel guna meningkatkan daya serap gabah petani. Hal ini juga sejalan dengan program cetak sawah baru seluas 150.000 hektare di Sumsel.
Selain itu, ia meminta Pemprov Sumsel untuk segera memberikan skema bantuan modal lunak kepada petani dan gapoktan, khususnya saat musim tanam dan panen. Bantuan ini mencakup benih, pupuk subsidi yang merata, serta kemudahan akses alat dan mesin pertanian (alsintan).
"Kami juga meminta Gubernur Sumsel menerbitkan kebijakan pertanian yang lebih berpihak pada petani, memastikan harga gabah sesuai HPP, mendukung BULOG dalam menyerap gabah lebih banyak, serta menjamin ketersediaan benih padi lokal yang ditangkar di Sumsel. Ini langkah penting agar petani kita tidak terus-menerus dirugikan," pungkas Ayu.
Komisi II DPRD Sumsel menegaskan akan terus mengawal permasalahan ini, memastikan kebijakan pertanian di Sumsel benar-benar menguntungkan petani, serta mengawasi BULOG dalam pengelolaan stok dan harga pangan agar kesejahteraan petani dapat terwujud. ***
