Kabel Udara Semrawut, DPRD Desak Pemkot Tertibkan dan Dorong Perda Terkait Penataan Jaringan Utilitas Terpadu

KetikPos.com - Anggota DPRD Kota Palembang dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Okdi Priantoro, SE., AK., SH., menyoroti kondisi kabel udara yang semrawut dan menjuntai di berbagai titik kota, menyerupai sarang laba-laba dan bahkan melilit pohon serta hampir menyentuh jalan.

“Ini nyata dan kita temukan di banyak titik. Jalan Sudirman, Veteran, Rajawali, dan lainnya. Kabel internet dan komunikasi dibiarkan menggantung tanpa penataan, sangat membahayakan dan merusak estetika kota,” ujar Andreas, Kamis (24/4/2025).

Anggota Komisi III DPRD ini menilai, kondisi tersebut sudah terlalu lama diabaikan oleh Pemkot Palembang.

Baca Juga: Kabel Udara Semrawut atau Sarang Laba-Laba dan Menjuntai Bak Ular di Tengah Kota?

“Kabel menjuntai, melilit tiang, menjerat pepohonan, ini bukan sekadar gangguan visual, tapi ancaman nyata bagi pengguna jalan,” tegasnya.

Andreas mendesak adanya langkah konkret dan terpadu dari pemerintah kota, dimulai dengan penertiban kabel yang semrawut dan dilanjutkan dengan penyusunan Peraturan Daerah misalnya tentang Penataan Jaringan Utilitas Terpadu (PJUT).

Baca Juga: Andreas Okdi Soroti Persoalan Sampah dan Kabel Udara: Saatnya Tata Kota Palembang Dibangun dengan Serius

“Pemkot harus mulai serius. Kita butuh Perda yang mengatur soal permasalahan tersebut dimana dalam Perda yang mewajibkan semua penyedia layanan, seperti listrik, internet, telekomunikasi untuk menanam kabel bawah tanah secara terintegrasi. Banyak kota besar sudah menerapkannya, dan hasilnya jauh lebih aman dan tertib,” jelas Andreas.

Menurutnya, penataan kabel melalui PJUT tak hanya meningkatkan keselamatan dan keindahan kota, tetapi juga merupakan langkah penting dalam modernisasi infrastruktur menuju Palembang Smart City.

Baca Juga: Polsek Tanah Abang Berhasil Amankan Pelaku Pencurian Kabel Seismik 3D dalam Operasi Pekat I Musi 2025

“Kalau kita serius ingin Palembang jadi kota modern dan layak huni, maka PJUT bukan lagi pilihan, tapi keharusan,” tegasnya lagi.

Andreas mendorong Wali Kota, DPRD, dinas teknis, penyedia layanan, dan masyarakat sipil duduk bersama untuk segera menyusun draf Perda tentang PJUT

“Ini momentum pembenahan. Jangan tunggu ada korban baru bertindak,” pungkasnya. ***