Unjuk Rasa di Kantor Pertamina MOR II Sumbagsel, KAPL Mendesak Stop Operasional Pertashop di Kota Palembang

KetikPos.com - Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Komite Aksi Penyelamatan Lingkungan (KAPL) gelar aksi damai di depan kantor Pertamina MOR II Sumbagsel, Palembang, pada Senin (24/07/23).

Aksi tersebut, guna mendesak pihak MOR II Sumbagsel untuk menghentikan atau stop segala operasional Pertashop yang ada di Kota Palembang karena dianggap adanya dugaan melanggar sejumlah peraturan terkait  dampak lalu lintas.

Hal itu, disampaikan koordinator aksi, Arki dalam orasinya. Dirinya mengatakan  
kehadiran Pertashop sebagai salah satu bentuk produk layananan penyaluran BBM di indonesa, menjadi salah satu program andalan mendukung program ketersedian BBM One Village One Outlet (OVOO) dalam rangka memastikan pelayanan Pertamina hingga ke pedesaan.

“Pertamina akan terus membangun kerjasama dengan berbagai pihak, untuk dapat melayani masyarakat hingga ke pedesaan dengan memperluas penyediaan atau availability energi, yang selama ini  terkonsentrasi di Kota besar dan hampir tidak pernah menjangkau plosok Desa. Sehingga bukan hal yang aneh jika masih terdapat disparitas harga BBM yang cukup tinggi antar pulau.

Baca Juga: KAPL Desak DLHP Sumsel Segera Batalkan Persetujuan UKL/UPL PT SPT Tbk

Dan untuk mejawab hal tersebut Pertamina memfokuskan penyaluran BBM satu harga sebagai mana di amanatkan UUD 1945. Pertashop akan diprioritaskan bagi daerah yang belum terjangkau SPBU dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dalam pengoperasiannya,”jelasnya.

Lebih lanjut, Arki menyampaikan Palembang sebagai salah satu kota yang mendapatkan program pembangunan pertashop di Sumsel, juga turut merasakan dampak positif yang dirasakan oleh warga kota dengan tidak terlihatnya antrian yang Panjang bagi kendaraan roda dua dan roda empat di SPBU -SPBU besar yang ada di Kota.  Hal ini di sebabkan oleh banyaknya  pertashop -pertashop yang di bangun oleh pertamina melalui unit usaha MOR II Sumbagsel.

"Ada beberapa syarat yang harus penuhi untuk menjadi mitra bisnis Pertashop, yaitu:  WNI yang memiliki izin usaha, seperti UD, Korporasi, CV, PT, atau badan usaha lainnya,Memiliki kelengkapan administrasi yang masih berlaku, seperti KTP, NPWP, dan akta pendirian perusahaan, memiliki lahan yang akan menjadi lokasi bisnis Pertashop, mendapat rekomendasi dari Kepala Daerah setempat, memilih skema Pertashop yang diinginkan,"paparnya

Selain itu, kata Arki,  kriteria lahan operasi yang harus dipenuhi untuk menjadi mitra bisnis Pertashop, antara lain: lokasi bisa dilalui mobil tangki dengan bobot 8 ton, penyiapan lahan dengan luas tertentu berdasarkan skema Pertashop. Tipe Gold seluas 210 m2, Platinum seluas 300 m2, dan Diamond seluas 500 m2.

Lebih diutamakan lokasi yang tidak berdekatan dengan SPBU, kecuali terdapat permintaan yang tinggi,Lokasi harus strategis dengan minimal 100 pembeli motor/hari,Ketersediaan jaringan listrik yang stabil.

"Atas dasar syarat yang wajib di miliki  untuk mendirikan pertashop, tentunya tidak boleh melanggar aturan yang ada disuatu kota/kabupaten. Salah satu hasil investigasi yang Kami lakukan di kota Palembang dan perbatasan dengan kab banyuasin, merujuk pada PM  No 75 tahun 2015 Tentang Penyelenggaran Analisis Dampak lalulintas,

PM No 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan PM 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaran Analisis Dampak Lalulintas, PerMen PU Nomor 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung,

Perda  No 1 tahun 2017 Tentang Bangunan Gedung, Perwako Palembang  No 20 Tahun 2017 Tentang Lalin, serta kordinasi dengan pihak terkait kota Palembang kab banyuasin khususnya yang menangani perijinan yang wajib di miliki oleh pertashop yang akan dibangun diduga tidak memiliki amdal lalin dan melanggar perda RTRW No 15 tahun 2012,"beber Arki.

Baca Juga: KAPL Tegas Tolak Raperda RTRW Kota Palembang 2023-2043

Sementara itu, koordinator lapangan, Syaid menyampaikan pula bahwa ketaatan  terhadap perijinan merupakan wujud Good Corporate Governance “GCG”, sudah tepat dan layak jika apa yang menjadi keresahan pihaknya soal   keberaan pertashop secara kasat mata telah menimbulkan masalah baru berupa kemacetan, kesemerawutan dan ancaman keamanan dampak adanya bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh aktivitas pertashop yang dibangun di antara pemukiman warga, dan jalan jalan yang sempit dan rawan macet.

"Hal ini bisa diantisipasi jika pertamina dan MOR II Sumbagsel jika mentaati aturan yang ada berkaitan dengan dampak lalulintas yang akan  timbul dikemudian hari oleh pembangunan pertashop -pertashop tersebut, dan  harus selektif menentukan lokasi pertashop  yang didasari oleh kajian amdal lalin terdahulu dan bukan hanya persyaratan perijinan yg di wajibkan pertamina,"ungkapnya

Baca Juga: Aliran Sungai Sedupi Tercemar Limbah Minyak, Begini Tanggapan PT. Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Field Prabumulih

Ditambahkannya pula bahwa dari pengamatan lapangan banyak di temukan lokasi pertashop berada dititik  rawan kebaran , rawan macet dan berada dititik jalan yang sempit, sehingga nampak jika dalam pengajuan ijin mendirikan pertashop tidak diawali dengan kajian amdal lalin.

"Kami sebagai sebagai perwakilan kelompok masyarakat  memiliki keyakinan berdasarkan hasil investigasi lapangan, pengamatan lokasi, gambar, aktivitas oprasional, dampak kemacetan dan antrian yang ditimbulkan oleh pertashop, maka kami menyatakan sikap bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran  Terhadap Perwako Palembang  No 20 Tahun 2017 Tentang Lalin pada proses pembangunan dan pendirian pertashop di wilayah kota Palembang,"bebernya.

Atas investigasi dan temuan tersebut, maka pihaknya menuntut untuk mendesak GM MOR II Sumbagsel mundur, mendesak pertamina melalui GM MOR II Sumbagsel untuk segera menghentikan semua oprasional perashop di wilayah palembang atas sejumlah dugan telah melanggar peraturan yang ada.  

Baca Juga: Tim Serigala Tangkap Pelaku Pencurian Pipa Milik PT Pertamina Adera Field

"Kami mendesak dan meminta Walikota Palembang melalui Kadishub Kota Palembang, Sat Pol PP Kota Palembang untuk menjalankan dan menertibkan atas dugaan pelanggaran UU, Perda Kota Palembang, Serta Perwako khusunya pertashop yang diduga beroperasi tanpa Amdal Lalin yang menyebabkan dampak kemacetan,"tegasnya.

Syaid juga menegaskan untuk mendesak Walikota Palembang segara mengevaluasi ijin Pertashop yang diduga telah melanggar RTRW Kota Palembang.

"Dengan melihat fakta dan kondisi lapangan, tentunya jika hal ini menjadi sebuah koreksi kami berharap pertamina khususnya MOR II Sumbagsel wajib melakukan koreksi perijinan dan persyaratan yang ada di kota Palembang guna memastikan keberlangsungan usaha pertamina dalam mewujudkan BBM untuk semua dan satu harga," tandasnya.

Baca Juga: Pelancar Penyaluran BBM, Pertamina Sumbagsel Gandeng Polri

"Dan jika masih tidak mentaati aturan yang ada ,kami akan melakukan Upaya hukumlainya guna menegakan kepastian hukum bagi pelanggar perda dan aturan,"pungkasnya

Aksi unjuk rasa ini di terima untuk audensi dengan pihak Management Pertamina MOR II Sumbagsel, dalam audensi tersebut, Areal Manager Retail Sumbagsel, Awan Raharjo mengatakan bahwa perizinan untuk Amdal Lalu Lintas Pertashop benar belum ada, "namun perizinannya sudah melalui peraturan pemerintah terkait Online Sigle Submission (OSS),”tandasnya (DN)