Semestinya, sambungnya, Pemprov Sumsel dan Pemkab Muba bergerak aktif untuk melakukan perbaikan dan pemulihan alur Sungai Lalan yang jadi urat nadi perekonomian karena pihak pemerintahlah yang bertanggungjawab sepenuhnya atas kelancaran pembangunan.
Tanggungjawab Pidana ada Pihak Polda siapa yang lalai yang mengakibatkan bencana tsolahkan di usut, sedangkan tanggung jawab perbaikan selanjutnya di undang para pihak (Penguna Sungai Lalan) untuk membuat berita acara kesepakatan. Dan harus diutamakan kelancaran lalu lintas sungai di utamakan,"jelasnya
Wibi mengultimatum bahwa jika tuntutan mereka tidak segera ditanggapi, massa akan kembali dengan jumlah yang lebih besar.
“Kami akan terus menggelar unjuk rasa sampai akses Sungai Lalan dibuka kembali. Penundaan ini tidak bisa dibiarkan karena berdampak langsung pada kesejahteraan ribuan warga yang bergantung pada sungai ini,” tegasnya.
Aliansi Pengguna Sungai Lalan juga meminta Presiden RI untuk turun tangan mengatasi dugaan hambatan dari pihak pemerintah daerah yang memperlambat normalisasi Sungai Lalan.
Mereka mendesak agar jalur sungai segera dibersihkan dan dibuka kembali tanpa ada penundaan lebih lanjut.
"Jika terus dibiarkan, kebijakan ini tidak hanya mengancam ekonomi masyarakat, tetapi juga iklim investasi di Sumsel. Kami tidak akan tinggal diam melihat rakyat dimiskinkan oleh kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka," pungkas Wibi
Aliansi Pengguna Sungai Lalan mengecam akan menggelar aksi setiap hari di Pemprov Sumsel dengan ribuan massa, jika hari ini akses sungai lalan tidak juga dibersihkan.
"Kami akan terus menggelar demo bila perlu tiap hari sampai dengan perintah pembersihan jalur sungai dilakasanakan dan sungai lalan bisa dilalui. Apabila tuntutan ini juga tidaj di indahkan juga, kami mendesak PJ Gubernur Sumsel mundur dari jabatannya,"tegasnya.
Sementara itu, para pendemo diterima oleh Sekretaris Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, Ir. Ridwan, M.M, menyatakan, pihaknya sudah beberapa kali mengadakan rapat inti terkait robohnya jembatan P 6 Lalan,
bersama pihak terkait, pihak asosiasi dan pihak Takebot pihak Tongkang, dan dari pihak kabupaten Musi Banyuasin yang terlibat dalam runtuhnya jembatan p 6 Lalan ini. "Kami juga menunggu keputusan dari komitmen Asosiasi dengan Takebot," katanya.