KetikPos.com - Hari Bumi bukan sekadar seremoni, ini adalah panggilan darurat. Di tengah krisis iklim yang kian nyata, Sumatera berdiri di persimpangan: Transisi energi atau perlahan punah di bawah bayang-bayang ketamakan.
Pulau Sumatera, yang dulu dikenal sebagai rumah bagi hutan tropis lebat dan keanekaragaman hayati yang luar biasa, kini terancam oleh ekspansi energi kotor.
Salah satu ancaman terbesar adalah sumber energi listrik di Sumatera didominasi oleh PLTU Batu Bara, meninggalkan jejak kerusakan ekologis, konflik lahan, ancaman kesehatan, dan jejak karbon yang mempercepat kehancuran iklim global.
Baca Juga: Sumatera Menolak Punah, STuEB Dorong Transisi Energi yang Adil dan Berkelanjutan
Koalisi Sumatera Menolak Punah dalam peringatan Hari Bumi 2025 menyerukan perlawanan terhadap kebijakan energi yang mengorbankan masa depan.
AaPernyataan tersebut terungkap saat mereka menggelar aksi damai di Bundaran Air Mancur Palembang, pada Selasa (22/04/25). Aksi ini sebagai bentuk serangkaian kegiatan Hari Bumi 2025.
"Kami ingin menghadirkan ruang kolaborasi, edukasi, dan mobilisasi aksi yang menempatkan Sumatera sebagai barisan terdepan dalam perlawanan terhadap krisis iklim,"ungkap Koordinator Aksi, Arlan.
Berdasarkan hasil pemantauan terhadap sembilan PLTU batu bara di Sumatera dua tahun terakhir, PLTU Nagan Raya Aceh, PLTU Pangkalan Susu Sumut, PLTU Ombilin Sumbar, PLTU Tenayan Raya Riau, PLTU Keban Agung Lahat, PLTU Sumsel 1, PLTU Teluk Sepang Bengkulu, PLTU Semaran Jambi, PLTU Sebalang dan Tarahan Lampung, ditemukan 47 pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup.
"Dari 47 temuan pelanggaran lingkungan tersebut 12 di antaranya telah kami laporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI. Namun hal ini tidaklah cukup untuk guna mempercepat penghentian aktivitas PLTU batubara di Sumatera,"ungkapnya.
Baca Juga: Jangan ada PLTU baru, STuEB serahkan “policy brief” transisi energi ke JETP
Menurutnya, pada masa Presiden Prabowo saat ini, pemerintah terkesan membabi buta dalam mendukung proyek batubara, hilirisasi batubara dalam bentuk gas, dukungan terhadap ekploitasi nikel sebagai media pengganti minyak bumi, dan Danantara yang juga berpotensi mendukung gasifikasi batu bara serta industri-industri turunannya adalah bentuk nyata bahwa rezim ini tidak berniat untuk menjadikan Indonesia sebagai contoh baik transisi energi dunia.
"Pembiayaan eksploitasi pada sumber daya alam seperti hilirisasi batubara merupakan kebijakan yang kontra produktif dengan agenda transisi energi yang sedang dilakukan negara Indonesia,"jelasnya.
Arlan dari Perwakilan Komite Aksi Penyelamat Lingkungan (KAPL), menyampaikan bahwa sungai musi sebagai jantung perekonomian masyarakat harus segera diselamatkan dari dampak negatif keberadaan angkutan batu bara dan stockpile batubara yang menyebabkan terjadinya pendangkalan dan tercemarnya Sungai Musi.