Sumatera Menolak Punah: Seruan Transisi Energi di Hari Bumi 2025

Baca Juga: Demi Capai Target Zero Emission, PLTU Secara Simultan Akan Pensiun Dini

"Di sisi lain aktivitas angkutan batu bara dan tambang batu bara di Sumsel sangat meresahkan masyarakat mulai dari rusaknya lingkungan, hilangnya mata pencaharian masyarakat dan menurunnya kualitas kesehatan,  maka layak dituntut untuk cabut izin dan tutup semua stockpile yang ada di sepanjang Sungai musi serta evaluasi angkutan batu bara di perairan Sungai Musi yang selama ini membawa bencana terhadap Masyarakat di Provinsi Sumsel,"bebernya.

Untuk itu, dirinya meminta Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru berani memimpin atau menginisiasi percepatan pemensiunan PLTU batubara demi mewujudkan transisi energi yang adil dan berkelanjutan di Pulau Sumatera, melalui langkah koordinasi dan konsolidasi dengan para Gubernur di se Sumatera.

Baca Juga: Sumsel Rencanakan Pembangunan 5 Flyover untuk Percepat Distribusi Batubara dan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

"Kami mendesak presiden Prabowo untuk mewujudkan proses pemulihan baik terhadap lingkungan maupun korban yang telah jatuh akibat investasi tambang batu bara dan pembangkit energi fosil di Sumatera Selatan secara khusus dan Pulau Sumatera segera mempercepat transisi energi untuk menghindari kerusakan yang lebih besar dan menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak,"pungkasnya dengan nada tegas.

Konsolidator Sumatera Terang untuk Energi Bersih (STuEB), Ali Akbar menyatakan belum ada pergerakan yang signifikan dari Negara untuk menjalankan agenda transisi energi. 

"Yang muncul adalah strategi akal-akalan seperti co-firing, gasifikasi batubara dan biomas, yang semuanya bertujuan untuk melanggengkan batubara sebagai bahan bakar utama pembangkit listrik di Sumatera,"jelas Ali Akbar yang juga menjabat sebagai Ketua Kanopi Hijau Indonesia ini.  

Baca Juga: 3 Pelaku Illegal Minning Berikut Truknya Ditangkap Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel, 88,2 Ton Batubara Illegal Disita

Wilton Amos Panggabean dari YLBHI-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekan Baru mengatakan, Riau tanpa PLTU batu bara merupakan langkah tepat mengatasi krisis iklim, karena keberadaan PLTU Tenayan Raya justru menambah derita bagi masyarakat Riau khususnya nelayan di Okura yang tidak lagi bisa mengkonsumsi air dari Sungai Siak . 

"Tidak adanya komitmen pemerintah untuk menghentikan laju emisi karbon dengan menghentikan aktifitas PLTU Tenayan Raya berdampak pada menurunnya kualitas hidup masyarakat Riau khususnya bagi mereka yang tinggal di sekitar PLTU,"ungkapnya 

Baca Juga: Tongkang Batubara Tabrak Dermaga di Sungai Musi, Andreas Okdi Priantoro : Periksa Kelengkapan Kapal Tongkang dan Tugboat

Hardi Yuda dari Lembaga Tiga Beradik (LTB) Jambi menambahkan bahwa kondisi Provinsi Jambi sangat mengkhawatirkan, lubang-lubang bekas tambang batubara terbuka lebar tanpa reklamasi, ini adalah kejahatan lingkungan. Dana reklamasi yang seharusnya digunakan untuk pemulihan bekas tambang disalurkan entah ke mana. 

"Di Kabupaten Muaro Jambi, situs cagar budaya nasional terluas di Asia Tenggara terancam rusak akibat dikepung stockpile batubara. Sedangkan di Desa Semaran Kabupaten Sarolangun setiap hari masyarakat dihadapkan dengan polusi udara akibat PLTU Semaran yang dioperasikan PT Permata Prima Elektrindo.

Tentunya masih banyak persoalan lainnya yang diakibatkan oleh pertambangan batubara di Provinsi Jambi. Hingga saat ini dari persoalan tersebut belum terlihat adanya upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi tersebut, hal ini terkesan dibiarkan,"bebernya