Sumatera Menolak Punah: Seruan Transisi Energi di Hari Bumi 2025

Baca Juga: Tongkang Batubara Tabrak Dermaga 7 Ulu, Polisi Periksa Nahkoda dan ABK Kapal

Sumiati Surbakti dari Yayasan Srikandi Lestari Sumatera Utara menjelaskan, pengurus negara ini sangat kecanduan dengan batubara padahal sudah sangat jelas bahwa batubara itu sangat bermasalah dari hulu ke hilir, tapi tetap saja terus dipertahankan tanpa memikirkan penderitaan rakyat dan sudah banyak yang menjadi korban baik dari hulu ketika batubara diambil dari perut bumi hingga ketika batubara digunakan. 

“Wajar jika ada yang mengatakan kalau kita sebenarnya masih belum merdeka, cuma ganti tangan saja,” kata Sumiati yang akrab disapa mimi.



Sumaindra dari LBH Lampung menambahkan penyediaan energi oleh negara yang dihasilkan melalui energi fosil akan terus menimbulkan persoalan, dan setiap persoalan yang terjadi selalu rakyat yang terus menjadi korban.

Energi kotor yang dihasilkan melalui PLTU sejauh ini dari hulu hingga hilir perlu dilihat sebagai upaya yang memperburuk lingkungan dan pelanggengan pelanggaran HAM. 

Baca Juga: 7 Daerah Penghasil Batu Bara Terbesar di Indonesia yang Berperan Penting dalam Ekonomi Nasional

"Provinsi Lampung dengan pemenuhan energi listrik melalui PLTU yang salah satunya PLTU Sebalang telah memberikan dampak terhadap masyarakat, yang berakibat pada wilayah tangkap nelayan serta beberapa kasus sebelumnya mengenai akses jalan publik masyarakat,"ujarnya 

Sumaindra menilai stockpile batubara yang menjamur di Lampung yang diduga ilegal memberikan dampak kesehatan kepada masyarakat di sekitaran Desa Sukaraja dan masyarakat banyak mengalami ISPA dan penyakit kulit akibat debu batu bara yang dihasilkan dari stockpile.

"Karena itu, penting mendorong dan memastikan negara untuk melakukan transisi energi yang bersih, adil dan berkelanjutan sebagai upaya pemenuhan energi yang partisipatif dan berpihak kepada masyarakat,"katanya 

Baca Juga: Tali Putus, Dermaga 7 Ulu Berantakan Akibat Hantaman Tongkang Batubara

Direktur LBH Padang, Diki Rafiqi menegaskan bahwa Negara telah gagal memenuhi kewajiban dasarnya dalam menjamin hak asasi manusia. 

"Warga di sekitar PLTU, khususnya di PLTU Ombilin dan PLTU Teluk Sirih di Sumatera Barat dibiarkan tanpa perlindungan, meski hidup dalam bayang-bayang ancaman kesehatan dan keselamatan akibat aktivitas PLTU. Negara membiarkan rakyatnya bertaruh nyawa demi kelangsungan hidup sehari-hari,"ungkapnya. 

Sahwan Yayasan Anak Padi Lahat, mengatakan Lahat salah satu daerah yang merupakan penghasil terbesar batu bara di Provinsi Sumatera Selatan jelas sangat berdampak buruk terhadap lingkungan di mana bentang alam yang sangat indah sekitar Bukit Serelo kini berubah menjadi lobang tambang yang besar. 

Bukan itu saja, saat musim hujan banjir selalu menghantui bisa jadi ini dikarena menyempit atau mendangkalnya sungai akibat aktivitas pertambangan tidak sampai disitu saja angkutan batubara yang hilir mudik juga menyebabkan polusi udara yang mengganggu kesehatan. 

Baca Juga: Tali Putus, Dermaga 7 Ulu Berantakan Akibat Hantaman Tongkang Batubara