Baca Juga: Tim Advokasi Hukum RDPS Tegaskan Kemenangan Mutlak, Siap Kawal hingga MK
4. Kabupaten Barito Utara (Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025)
5. Kabupaten Tasikmalaya (Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025)
6. Kabupaten Magetan (Perkara Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025)
7. Kabupaten Buru (Perkara Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025)
8. Provinsi Papua (Perkara Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025)
9. Kota Banjarbaru (Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025)
10. Kabupaten Empat Lawang (Perkara Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025)
11. Kabupaten Bangka Barat (Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025)
12. Kabupaten Serang (Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025)
13. Kabupaten Pesawaran (Perkara Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025)
14. Kabupaten Kutai Kartanegara (Perkara Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025)
Baca Juga: Putusan MK Buka Jalan Baru: Charma Afrianto dan Peluang Demokrasi yang Kembali Terbuka
15. Kota Sabang (Perkara Nomor 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025)
Artikel Terkait
Putusan MK Buka Jalan Baru: Charma Afrianto dan Peluang Demokrasi yang Kembali Terbuka
Arie Wijaya Siap Bertarung di Pilkada Palembang, Putusan MK Buka Peluang Baru bagi Kandidat Non-Parlemen
Setelah Keputusan MK, Kota Palembang Diharapkan Punya Banyak Pilihan Calon Kepala Daerah
Tim Advokasi Hukum RDPS Tegaskan Kemenangan Mutlak, Siap Kawal hingga MK
Selisih Suara Fantastis, Jalan Gugatan Pilkada Sumsel ke MK Sulit Ditembus
MK Tolak gugatan Paslon 01 dan 03, sidang sengketa Pilkada 2024, Ratu Dewa – Prima Salam Dipastikan Segera Dilantik
MK Putuskan Sengketa Pilkada Empat Lawang: PSU atau Joncik Muhammad Dilantik?