MK Putuskan 26 Sengketa Pilkada 2024, 24 Daerah Gelar PSU

16. Kabupaten Kepulauan Talaud (Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025)

17. Kabupaten Banggai (Perkara Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025)

18. Kabupaten Gorontalo Utara (Perkara Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025

19. Kabupaten Bungo (Perkara Nomor 173/PHPU.BUP-XXIII/2025)

20. Kabupaten Bengkulu Selatan (Perkara Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025)

21. Kota Palopo (Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025)

Baca Juga: MK Ubah Aturan Pilkada: Partai Tanpa Kursi DPRD Kini Bisa Ajukan Calon Kepala Daerah

22. Kabupaten Parigi Moutong (Perkara Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025)

23. Kabupaten Siak (Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025)

24. Kabupaten Pulau Taliabu (Perkara Nomor 267/PHPU.BUP-XXIII/2025)

9 Gugatan Ditolak, 5 Permohonan Tidak Dapat Diterima

Selain itu, MK juga menolak 9 gugatan yang diajukan pemohon. Dengan demikian, hasil pemilihan di daerah-daerah tersebut tetap sah dan tidak berubah. Daerah yang gugatannya ditolak antara lain Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Puncak, Kabupaten Jeneponto, serta Provinsi Bangka Belitung.

Sementara itu, 5 permohonan lainnya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal atau materiil yang ditetapkan MK. Salah satu di antaranya adalah sengketa Pilkada Kabupaten Mimika. (*)