Penting untuk diingat bahwa politik dinasti tidak selalu identik dengan demokrasi yang buruk. Beberapa anggota keluarga mungkin memiliki kompetensi dan dedikasi dalam pelayanan publik.
Namun, dalam upaya untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang sehat, banyak negara demokrasi berusaha untuk menjaga keseimbangan antara memungkinkan partisipasi politik yang inklusif dan mencegah monopoli kekuasaan dalam keluarga tertentu.
Oleh karena itu, kesahan politik dinasti dalam negara demokrasi bergantung pada kerangka hukum dan norma-norma politik negara tersebut.
Di Indonesia, aturan politik dan hukum yang mengatur politik dinasti sangat tergantung pada ketentuan konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Indonesia adalah negara demokrasi yang memiliki kerangka hukum tersendiri yang mengatur pemilihan umum, kepemimpinan, dan partisipasi politik.
