Akar masalahnya bukan semata pada fasilitas kesehatan, melainkan pada tata kelola sistem secara keseluruhan. BPJS Kesehatan sebagai operator sistem masih terlalu dominan dalam logika kendali biaya, sementara fungsi pengawasan mutu layanan belum berjalan optimal.
Baca Juga: Pemerintah Kaji Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan, Nilai Utang Peserta Tembus Rp10 Triliun
Di sisi lain, pemerintah daerah kerap terjebak pada orientasi mengejar status UHC tanpa diiringi investasi serius pada sumber daya manusia kesehatan, infrastruktur, dan sistem rujukan yang adil antarwilayah.
Jika kondisi ini dibiarkan, jaminan kesehatan berpotensi berubah menjadi sekadar kartu administratif, bukan instrumen perlindungan sosial yang nyata.
Masyarakat memang “diterima” sebagai peserta, tetapi belum tentu “dilayani” secara bermartabat. Ketimpangan antara kota dan kabupaten, antara rumah sakit besar dan fasilitas kesehatan pinggiran, akan terus melebar.
Baca Juga: Buka Usaha Kesehatan Modern? Riska: Cukup Kemauan dan Komitmen, Sistem Sudah Siap!
Ke depan, Sumatera Selatan membutuhkan pergeseran kebijakan yang tegas: dari sekadar memperluas kepesertaan menuju pembenahan mutu layanan. Pemerintah daerah harus berani menempatkan standar pelayanan IGD, ketersediaan dokter spesialis, serta layanan penunjang medis sebagai prioritas anggaran.
BPJS Kesehatan perlu memperbaiki mekanisme evaluasi rumah sakit mitra dengan menitikberatkan pada pengalaman dan keselamatan pasien, bukan hanya klaim dan laporan administrasi.
Tanpa langkah korektif yang serius, potret jaminan dan pelayanan kesehatan Sumatera Selatan di 2025 akan tetap buram: cakupan luas di atas kertas, tetapi rapuh di hadapan warga yang sedang sakit dan membutuhkan pertolongan segera. Sistem kesehatan tidak boleh hanya hadir sebagai angka statistik, ia harus hadir sebagai perlindungan nyata bagi manusia.