KetikPos.com -- Kepengurusan Dewan Kesenian Sumsel (DKSS) akan berakhir. Suksesi di depan mata.
Seniman dan budayawan Sumsel mengingatan agar tak terjadi intervensi pihak tertentu dalam proses pemilihan ketua DKSS.
Seniman itu independen dan tidak masuk dalam ranah politik praktis. "Karenanya, sangat riskan pemilihan di dekat masa-masa tahun politik seperti saat ini," ujar Dr Tarech Rasyid, MSI, budayawan yang juga Rektor Universitas IBA Palembang ini.
Sebagai salah satu penggagas DKSS, Tarech Rasyid menjelaskan awalnya Dewan Kesenian hanya ada satu yaitu Dewan Kesenian Palembang dan itu mencakup seluruh Sumsel.
“Tetapi ditangan pak Johan Hanafiah (Alm) Dewan Kesenian dibuat persis organisasi massa, sehingga kita kehilangan orientasi kebudayaan sehingga ini menjadi organisasi politik bahkan menjadi suporting bagi partai-partai politik,”katanya.
Hal ini kedepan menurutnya ini harus menjadi pikiran bersama atau kalaupun polanya seperti sekarang ada Dewan Kesenian Sumatera Selatan, ada Dewan Kesenian Palembang sampai tingkat kabupaten hingga kecamatan ini dinilainya akan mempersulit.
“Karena kalau kita melihat konsep di Jakarta , Dewan Kesenian itu satu, Dewan Kesenian Jakarta , didampingi Dewan Kesenian ini ada namanya akademi Jakarta, dulu ada konsepnya Akademi Palembang dimana Akademi Palembang ini terdiri dari orang-orang pemikir kebudayaan sehingga orang-orang inilah yang memberi arah proses kesenian dan kebudayaan itu sendiri,” katannya.
Baik Dewan Kesenian Sumsel dan Dewan Kesenian Palembang dia melihat tidak ada akademinya.
“Ini yang perlu kita pikir bersama kedepan, kalau memang ada semacam apakah ada AD/ART harus berpijak kesana atau AD/ART harus kita evaluasi kembali untuk membangun ,” katanya.
Terpenting menurutnya mereka yang berada dalam Dewan Kesenian mampu memilah mana kesenian dan mana kebudayaan sehingga kita bisa membangun sebuah potret kebudayaan di Sumsel.
Atau struktur organisasi yang perlu di rekonstruksi kembali sehingga menjadi pas bagi kebutuhan organisasi.
“Organisasi ini hendaknya dipimpin oleh seniman itu sendiri atau orang peduli dengan kebudayaan , jadi bukan orang yang punya uang yang menopang atau mengendalikan atau menunggangi organisasi ini, jika itu yang terjadi alamatlah kebudayaan kita menjadi hancur, “ katanya.
Lalu dibuat aturan main yang mampu menampung aspirasi seniman termasuk menampung seluruh aliran kesenian itu sendiri.
"Keempat saya pikir perlu mereka yang duduk di Dewan Kesenian ini mendorong lahirnya peraturan daerah agar organisasi ini berhak mendapakan anggaran dan ditopang APBD karena itu hak seniman ,” katanya
Kelima, menurutnya pemerintah harus punya komitmen untuk mendorong dan melindungi seniman itu sendiri.
