Inilah Pusat Studi Kebijakan Publik dan Politik Sumatera Selatan

photo author
- Kamis, 28 September 2023 | 12:44 WIB
Tim Pusat Studi Kebijakan Publik dan Politik Sumatera Selatan (PS-KPPSS).  (Dok Ist)
Tim Pusat Studi Kebijakan Publik dan Politik Sumatera Selatan (PS-KPPSS). (Dok Ist)

KetikPos.com- Dinamika politik di Sumatera Selatan tentunya akan mempengaruhi bagaimana Sumatera Selatan dibangun seterusnya, selain dengan membangun budaya politik yang demokratis, diharapkan juga memiliki ruang yang sehat untuk melakukan dialektika pemikiran.

Kemarin pada hari Selasa, 26 September 2023, bertempat di  Universitas Terbuka Palembang, Km.10, beberapa akademisi berkumpul untuk mematangkan berdirinya Pusat Studi Kebijakan Publik dan Politik Sumatera Selatan (PS-KPPSS). 

Baca Juga: Hadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dr Fitri Minta Doa Restu dan Dukungan dengan PAC Muslimah NU

Rapat dibuka oleh Dr. Meita Istianda, dan dilanjutkan dengan diskusi arah PS-KPPSS ke depan. Meita yang merupakan Doktor lulusan Ilmu Politik Universitas Indonesia mengatakan, bahwa banyak hal di Sumatera Selatan, terutama kebijakan-kebijakan publik yang memerlukan penyeimbang dari civil society agar terkontrol dengan baik, proses mau pun implementasinya.

Sehingga tujuan dari kebijakan publik tersebut, memang berorientasi pada publik dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanah Konstitusi kita sebagaimana tertuang dalam Mukadimah UUD'45. 

Baca Juga: Gubernur Hadiri Kaleidoskop Dekranasda  dan Pembukan Festival Kopi Ke 4 Tahun 2023

Kemudian Dosen STISIPOL, kandidat doktor ilmu politik Universitas Indonesia Ade Indra Chaniago MSi dalam rapat tersebut menyampaikan harapannya terhadap PS-KPPSS agar dapat segera menjalankan agenda-agendanya. 

"Tentu kehadiran lembaga ini kita harapkan akan membawa manfaat, apalagi saat ini kita sedang menyongsong tahun politik," ujar Ade. 

Baca Juga: Pulau Rempang Jadi Bahasan Munas Alim Ulama

Senada Ade, Dosen FISIP Unsri, yang juga Doktor lulusan Ilmu Politik Universitas Indonesia Dr Zulfikri menuturkan, semakin banyak masyarakat yang melek politik tentu akan semakin baik, karena tujuan-tujuan politik ujungnya harus untuk kebaikan masyarakat. 

"Sinergitas lembaga dengan pihak pemerintah seperti DPR. Kesbangpol, Jurnalis, maupun civil society, juga bagian yang tidak terpisahkan dari lembaga ini nantinya, demikian dikemukakan oleh Dr. Zulfikri," ungkap Zulfikri 

Baca Juga: Sesuai Aturan Terbaru, Media Sosial Tidak Boleh Jualan Langsung

Sementara mahasiswa program Doktor di FISIP UNSRI Siti Anisah, M.Si berpendapat bahwa sebagai pusat study, ketidakberpihakan perlu dijaga. Jadi prinsipnya Lembaga ini harus netral dan tentunya bebas nilai. 

Sedangkan M. Haekal, M.Si, yang merupakan dosen FISIP UNSRI mengungkapkan dalam diskusi, terlebih hasil study atau kajian harus mengacu pada basis data yang valid. Untuk itu sangat perlu dibangun networking yang dapat mensupport PS-KPPSS.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Yanti

Tags

Rekomendasi

Terkini

Kejaksaan RI telah Bertransformasi & Mereformasi Diri

Rabu, 19 November 2025 | 12:23 WIB
X