Media massa dilarang menyiarkan berita, iklan, atau konten lain yang memengaruhi opini pemilih.
Pelanggaran dapat dikenai sanksi berat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Larangan bagi Lembaga Survei
Lembaga survei dilarang mempublikasikan hasil survei atau jajak pendapat terkait pemilu.
Pelanggaran dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga satu tahun dan denda hingga Rp 12 juta.
Tahapan Pemilu Berikutnya
Setelah masa tenang, proses pemilu dilanjutkan dengan berbagai tahapan penting, termasuk pemungutan dan penghitungan suara, serta pengucapan sumpah/janji oleh para anggota DPRD, DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden.
Tahapan-tahapan ini menandai kelanjutan dari proses demokrasi yang telah dimulai sejak awal.
Menjaga Integritas Demokrasi
Masa tenang Pemilu 2024 bukan hanya sekadar aturan formal, tetapi merupakan pilar yang memegang teguh integritas dan keadilan dalam proses demokrasi.
Ketaatan terhadap aturan-aturan ini penting untuk memastikan bahwa setiap suara dipertimbangkan dengan adil, tanpa adanya intervensi atau manipulasi dari pihak-pihak tertentu.
Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat untuk mematuhi aturan dan menghormati proses demokrasi yang sedang berlangsung.
Hanya dengan demikian kita dapat memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan keinginan rakyat yang sebenarnya.
