BP2SS Bakal Gelar Symposium Refleksi Pilkada Serentak 2024, Hadirkan Tokoh-Tokoh Fenomenal Sumatera Selatan

Baca Juga: BP2SS Laporkan Dugaan Politik Uang Ke Bawaslu Lubuk Linggau

BP2SS mengundang seluruh elemen masyarakat—mulai dari akademisi, mahasiswa, hingga pengamat politik—untuk menghadiri acara ini. 

"Symposium ini gratis dan terbuka untuk umum, dengan prioritas peserta dari kalangan mahasiswa, pemilih pemula, profesional, organisasi masyarakat,"ungkap Dicky.

Dengan semangat refleksi dan kolaborasi, BP2SS berharap symposium ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga langkah awal menuju penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Sumatera Selatan.

Baca Juga: BP2SS Laporkan Dugaan Politik Uang Ke Bawaslu Lubuk Linggau

"Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Acara ini menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Sumsel," pungkas Dicky.

Berikut daftar narasumber yang direncanakan bakal hadir dalam acara tersebut.

1. Sofhuan Yusfiansyah, S.H, M.H – Pimpinan SHS Law Firm yang sekaligus bertindak sebagai Keynote Speaker. Sofhuan akan membahas aspek hukum dan transparansi dalam Pilkada sebagai pilar demokrasi.

2. H. Cik Ujang – Wakil Gubernur Sumatera Selatan terpilih untuk periode 2025-2030, yang akan berbagi visi tentang kolaborasi strategis antar wilayah untuk mempercepat pembangunan.

Baca Juga: BP2SS Desak Bawaslu Palembang Netral dan Tolak Politik Uang di Pilkada 2024

3. H. Bursah Sarnubi, S.E – Bupati Lahat terpilih untuk periode 2025-2030, dengan fokus pada pengembangan daerah berbasis masyarakat dan potensi lokal.

4. H. M. Toha Tohet, S.H – Bupati Musi Banyuasin terpilih 2025-2030, yang akan mengupas strategi pemberdayaan ekonomi pedesaan.

5. Drs. Ratu Dewa, M.Si – Walikota Palembang terpilih untuk periode 2025-2030, yang akan memaparkan konsep smart city dan tata kelola pemerintahan modern.

6. Dr. H. Joncik Muhammad – Bupati Empat Lawang terpilih untuk periode 2025-2030, yang akan menyampaikan pandangannya terkait penguatan infrastruktur dan pelayanan publik di daerah terpencil. (*)