Harga Terjun Bebas, Petani Kelapa Menjerit, KP3K Sumsel Desak Pemerintah Segera Bertindak

KetikPos.com – Harga kelapa dalam atau kelapa santan kembali mengalami kejatuhan tajam dalam beberapa bulan terakhir.

Komite Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kelapa (KP3K) Sumatera Selatan menyoroti kondisi ini dan mendesak pemerintah untuk tidak mengorbankan petani demi kepentingan industri.

Setelah sempat mencapai harga tertinggi Rp8.000 per butir di tingkat petani, kini harga kelapa anjlok drastis menjadi Rp4.500 bahkan Rp3.500 per butir di beberapa daerah.

Baca Juga: Jelang Munas Nasional, Perpekindo Perkuat Barisan Petani Kelapa

Penurunan ini diduga kuat dipicu oleh desakan asosiasi industri pengolahan kelapa yang meminta pembatasan ekspor, termasuk usulan moratorium hingga pungutan ekspor (PE).

Muhammad Asri, Koordinator KP3K Sumsel sekaligus pengurus Perhimpunan Petani Kelapa Indonesia, menyatakan penolakan keras terhadap langkah-langkah yang dinilainya hanya menguntungkan industri namun merugikan petani.

Baca Juga: Manfaat dan Cara Konsumsi Susu Kelapa : Sumber Nutrisi Alami yang Menyehatkan

"Ini jelas bertentangan dengan semangat menyejahterakan petani. Setelah puluhan tahun baru kali ini petani menikmati harga yang layak, tapi tiba-tiba dihantam isu moratorium dan pungutan ekspor. Akibatnya, harga langsung anjlok," tegas Asri, Sabtu (7/6/2025).

Menurut Asri, merosotnya harga tidak semata karena kelimpahan pasokan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor El Nino yang menyebabkan penurunan produksi.

Baca Juga: Asri Lambo Usulkan Susu Kelapa Perlu Masuk dalam Program Makan Bergizi Gratis untuk Anak Indonesia

Dalam situasi ini, seharusnya industri bersaing secara sehat dengan eksportir, bukan malah meminta kebijakan yang membebani petani.

"Masalahnya ada di industri yang tidak mampu bersaing harga. Kenapa petani yang harus jadi korban?" kritiknya.

Baca Juga: Workshop Pengembangan Produk Hilirisasi Kelapa Sawit Bagi UMKM dan Koperasi di Sumsel

KP3K Sumsel mendesak pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait kelapa.