“Kalau ini dibiarkan, publik akan melihat rangkap jabatan sebagai hak istimewa pejabat, padahal sejatinya itu bentuk penyalahgunaan kewenangan,” tandas Aminudin.
Catatan Penting
Isu rangkap jabatan ini bukan sekadar soal posisi Wakil Menteri. Lebih luas, ini menyangkut budaya politik: apakah pejabat publik mau sepenuhnya mengabdi, atau masih tergoda “double job” demi gaji dan prestise?
KPK menegaskan: saatnya pemerintah memilih jalan yang tegas. Rangkap jabatan bukan privilege, tapi potensi masalah serius.
