4. Nepotisme/Patronage
Nepotisme politik adalah pemberian perlakuan istimewa kepada keluarga atau kerabat dalam kekuasaan politik tertentu, baik di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.
Kondisi ini banyak terjadi pada tubuh partai politik, ketika para petinggi partai diisi oleh keluarga pemimpin partai.
Nepotisme tidak memperhitungkan jenjang karier politik, prestasi, atau kapabilitas sebagai penentu posisi.
Selama dia keluarga atau kerabat, maka bisa diangkat jadi pemimpin atau dimajukan jadi calon kepala daerah. Praktik ini juga dilakukan untuk melanggengkan dinasti politik di tubuh partai.
Hingga saat ini nepotisme politik masih terjadi di Indonesia. Kondisi ini ironis, padahal salah satu cita-cita reformasi adalah memberantas nepotisme yang dianggap biang kebobrokan rezim Orde Baru.
5. Pembiayaan Kampanye
Korupsi politik lainnya adalah pembiayaan untuk parpol atau caleg selama kampanye. Masih menjadi perdebatan apakah ini adalah pelanggaran pidana atau dukungan politik semata.
Namun istilah “tidak ada makan siang gratis” kiranya jadi salah satu jawabannya.
Pendanaan kampanye oleh pengusaha kepada seorang caleg bukannya tanpa sebab. Walau mungkin tak ada transaksi secara tertulis, namun ada utang budi yang mesti dibayar caleg kepada pendonor.
Diantara bentuk “pelunasan utangnya” bisa jadi adalah pengaturan kebijakan yang menguntungkan pengusaha atau manipulasi pemenangan tender pengadaan barang dan jasa.
Hal ini pada akhirnya akan memunculkan konflik kepentingan yang menjadi salah satu penyebab korupsi.
Keberadaan korupsi politik jelas telah mencederai sistem demokrasi di Indonesia. Korupsi politik juga akan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik dan penyelenggara pemilu.
Selain itu, kualitas lembaga tinggi negara dan pemerintahan akan menurun karena diduduki orang-orang yang berkuasa bukan karena kemampuan mereka, tapi lantaran korupsi.WartaPemilu (***)
