KetikPos.com — Rekomendasi Lembaga Kajian dan Pengembangan Hukum Minangkabau (LKPHM) yang mengimbau masyarakat Minangkabau untuk memilih salah satu pasangan dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) 27 November mendatang menjadi topik perbincangan hangat.
Rekomendasi tersebut viral di berbagai grup WhatsApp dan menarik perhatian banyak pihak, termasuk pengamat politik Dr (K) Ade Indra Chaniago.
Dr (K) Ade Indra Chaniago, seorang perantau asal Minangkabau yang kini menetap di Sumsel, menyatakan bahwa rekomendasi tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan.
"Sebagai urang Minang yang berada di perantauan, saya merasa perlu menyampaikan beberapa hal penting kepada sesama urang Minang yang berdomisili di Sumsel sebelum mengambil keputusan dalam Pilgub mendatang," ujarnya.
Salah satu pertanyaan yang ia ajukan adalah mengenai representasi LKPHM.
"Apakah orang-orang yang tergabung dalam LKPHM benar-benar merepresentasikan masyarakat Minangkabau secara keseluruhan?" tanya Ade Indra.
Ia menekankan bahwa masyarakat Minangkabau tidak hanya terdiri dari urang Pariaman yang tergabung dalam Persatuan Keluarga Daerah Pariaman (PKDP), melainkan juga mencakup banyak kelompok lain dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
Pertanyaan kedua yang ia ajukan terkait dengan dasar atau motif di balik rekomendasi tersebut.
Menurutnya, agak aneh jika sebuah organisasi yang mengatasnamakan orang Minangkabau mendukung calon gubernur yang pernah melaporkan salah seorang urang Minang ke Polda Sumsel.
Kasus ini bermula dari pernyataan seorang demonstran yang menyebut Sumsel "tidak butuh gubernur pembohong, pengkhianat, dan penipu" terkait janji politik calon gubernur yang kembali mencalonkan diri untuk periode kedua.
Ade Indra juga mengkritisi janji politik calon tersebut, khususnya soal pendidikan dan pengobatan gratis hanya dengan KTP, yang menurutnya tidak terealisasi dengan baik.
"Fakta di lapangan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan," tegasnya.
Ia berharap, masyarakat Minangkabau di Sumsel mempertimbangkan dengan matang sebelum menentukan pilihan.
"Modal seorang pemimpin tidak cukup hanya dengan sebatas ramah, murah senyum, dan akrab saja. Kita harus melihat track record dan komitmen mereka dalam memenuhi janji-janji politik," katanya.
