Baik Purbaya maupun Dedi sama-sama berpegang pada “versi resmi” data masing-masing. Namun satu hal jelas: isu ini membuka kembali sorotan soal transparansi dan serapan anggaran daerah.
Dana triliunan rupiah yang belum bergerak di bank, di tengah target pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, tentu jadi ironi tersendiri.
Apalagi, jika perdebatan antarpejabat justru menutupi esensi sebenarnya — soal bagaimana uang rakyat benar-benar bekerja untuk rakyat.
