“Kami ingin penegakan aturan dilakukan tanpa pandang bulu. Kalau terhadap PKL bisa langsung diangkut, mengapa terhadap pelaku usaha besar malah ditunda?” ucapnya.
Rubi menegaskan, Komisi III akan memanggil kembali Kasat Pol PP dan jajaran terkait untuk meminta klarifikasi resmi.
“Kami tidak ingin ada kesan tebang pilih. Semua pelaku usaha harus patuh pada aturan yang berlaku,” katanya.
Satpol PP: Penegakan Harus Sesuai Prosedur
Sementara itu, Kasie Penindakan Satpol PP Palembang, Bahtiar, menjelaskan bahwa penundaan penyegelan dilakukan semata-mata karena menunggu jadwal pelaksanaan sesuai prosedur.
“Kami tidak menolak rekomendasi DPRD, tapi setiap tindakan penyegelan harus mengikuti SOP agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Kami sudah jadwalkan besok untuk melakukan penyegelan,” ujar Bahtiar
Bahtiar juga membantah tudingan bahwa Satpol PP tebang pilih dalam melakukan penindakan.
“Kami bekerja berdasarkan aturan dan dokumen resmi, bukan tekanan publik. Semua pelanggaran akan kami tindak sesuai prosedur,” katanya.
KAMPP Desak Evaluasi
Meski demikian, KAMPP tetap menilai langkah Satpol PP tidak mencerminkan keberpihakan terhadap penegakan perda secara tegas dan adil.
“Penegakan hukum jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau aparat penegak perda sendiri tidak konsisten, masyarakat akan kehilangan kepercayaan,” ujar Rizky.
KAMPP mendesak DPRD dan Wali Kota Palembang untuk segera mengevaluasi kinerja Satpol PP agar kasus serupa tidak berulang.
“Palembang harus jadi kota yang adil, bukan kota dengan hukum yang bisa ditawar-tawar,” pungkas Rizky. **
Artikel Terkait
Koat Caffee Diduga Beroperasi Tanpa Izin, KAMPP Desak DPRD dan Wali Kota Palembang Segera Tutup
Tidak Miliki Izin Usaha dan Bangunan, Ketua Komisi III DPRD Palembang Rubi Indiarta Tegaskan Koat Coffee Ditutup