4. Berapa jumlah uang gaji dan tunjangan jabatan yang diterima oleh Walikota Palembang,
Wakil Walikota Palembang, Sekda Kota Palembang serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) baik Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan di Pemkot Palembang setiap bulan, terhitung sejak tahun 2016 sampai 2023?
5. Berapa jumlah uang gaji dan tunjangan jabatan atau tunjangan yang melekat lainnya yang diterima oleh ASN di Pemkot Palembang setiap bulan dan setiap tahun?
6. Benarkah, jumlah Tunkin dan atau TPP jauh lebih banyak dari gaji dan tunjangan jabatan
Walikota Palembang Palembang, Wakil Walikota Palembang, Sekda Kota Palembang serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) baik Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan serta ASN di Pemkot Palembang tiap bulan, terhitung sejak tahun 2016 sampai 2023?
7. Berapa besar dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang per tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai 2023? Mohon rinciannya.
8. Apakah benar, dana Tunkin dan atau TPP tersebut diambil dari uang PAD yang dipungut dari pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat dari berbagai kegiatan, bukan dari Dana Alokasi Umum (DAU)?
9. Benarkan ASN yang non job pun diberikan Tunkin dan atau TPP tiap bulan per tahun? Jika benar, mohon informasi nama penerima dan jumlah dana yang mereka terima.
Dengan besarnya uang yang diterima dari pajak yang dibayarkan masyarakat, tambah Ade, terlau banyak uang rakyat dinikmati Walikota dan sebagian pejabat serta sebagian ASN di jajaran Pemkot Palembang melalui Tunkin dan atau TPP itu.
Kalau dibandingkan kinerja, juga tidak begitu bagus.
"Indikatornya, masih banyak jalan rusak, lampu-lampu penerangan jalan banyak yang rusak dan mati, banjir masih sering terjadi, rakyat yang fakir miskin dan anak-anak
yatim dan terlantar tidak menerima hak mereka dalam jumlah wajar dan cukup,” katanya.
Dedi Irawan menambahkan, dengan Tunkin dan atau TPP itu, Walikota Harnojoyo dan sebagian pejabat serta ASN hidup makmur.
“Ada info, Walikota terima Tunkin atau TPP sampai Rp 250 juta per bulan. Untuk mengklarifikasi kebenarannya, maka sebagai rakyat dan warga negara yang baik, sesuai dengan UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, kami menyurati pejabat terkait,” katanya.
